Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform E-Commerce Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen

Abstract

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas pemenuhan kewajiban. Seiring perkembangan zaman hadir sebuah terobosan baru dalam melakukan transaksi yakni melalui sarana media elektronik atau yang dapat disebut sebagai e-commerce. Sehingga penelitian ini berfokus pada bagaimana Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Platform E-Commerce ditinjau berdasarkan Hukum Positif Indonesia serta Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik Berdasarkan UU Perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis menggunakan data yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dengan teknik pengumpulan data studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perjanjian Jual Beli Melalui Platform E-Commerce dapat dinilai sah sepanjang tetap tunduk pada KUH Perdata dan UU ITE. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat di wujudkan dalam dua bentuk pengaturan, salah satunya adalah perlindungan hukum melalui perundang-undangan yang dalam hal ini UU No 8 Tahun 2010 tentang perlindungan konsumen. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, namun konsumen tetap membutuhkan model perlindungan yang komperhensif dan relevan..

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum

“…Aturan yang mengatur terkait sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli e-commerce ini ada dua. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya konflik antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keabsahan transaksi jual beli e-commerce tersebut, dapat dilihat dari asas-asas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yaitu : (Hanafiiah & Apriani, 2022) a) Asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat secara umum; b) Asas lex superior derogat legi inferiori, merupakan hukum yang lebih tinggi meniadakan hukum yang lebih rendah artinya tidak ada pertentangan hukum yang rendah dengan hukum yang tinggi; dan c) lex posteriori derogat legi priori, yakni bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama atau sebelumnya.…”