Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia

Sari, Aldila Arumita; Sularto, RB

doi:10.14710/jphi.v1i1.117-127

Cited by 7 publications

(6 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Talking about marital rape in Indonesia means also talking about the laws that apply in Indonesia, the principles that must be included in a legal regulation that has a human rights perspective and justice and gender equality (Sari and Sularto, 2019). In order for violence against women to be reduced or prevented, the law must be properly enforced.…”

Section: Discourse On the Development Of Marital Rape In Indonesiamentioning

confidence: 99%

The Marital Rape Based on Contemporary Islamic Criminal Law

Nimah

2023

Al-Jinayah

View full text Add to dashboard Cite

This research focuses on the relevance of the marital rape criminal sanction contained in Regulation Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence with Criminal Sanctions in Fiqh Jinayah. This research is library research using the method of comparative legal interpretation (comparative). The type of research used is qualitative research. The legal materials used are primary legal materials in the form of classic and contemporary books as well as secondary legal materials in the form of books related to marital rape, as well as legal science journals. The data collection technique in this study is documentation. The data analysis used in this study uses Abdul Qadir 'Audah's'' analysis of thought. In this study, two conclusions were obtained, namely, that, according to Islamic law, marital rape is not in accordance with the teachings of Islamic law because Islam has taught procedures and behaviors in husband-wife relations that must be muasyarah bil ma'ruf by not hurting each other. Second, when viewed from the perspective of Abdul Qadir Audah's fiqh jinayah, the sanctions contained in the PKDRT Law have relevance to criminal sanctions in Islamic law.

show abstract

Section: Discourse On the Development Of Marital Rape In Indonesiamentioning

confidence: 99%

The Marital Rape Based on Contemporary Islamic Criminal Law

Nimah

2023

Al-Jinayah

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Faktor lain ialah karena tidak adanya pengaduan dari korban yang merupakan pasangan dalam pernikahan, sehingga menghambat efektivitas proses dari penegakan hukum. Faktor-faktor inilah yang akan melanjutkan kasus marital rape tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas dari aparat penegak hukum (Chilmiati & Sularto, 2014;Sari & Sularto, 2019). Faktor lain yang dapat menjadi penyebab tidak tuntasnya penyelesaian masalah marital rape adalah karena dari kondisi korban sendiri, dimana korban sering menutup-nutupi berdasarkan alasan seperti ikatan struktur budaya, agama dan sistem hukum negara yang belum dipahami (Erlytawati & Lukitasari, 2015;Setyawan & Mahmud, 2018).…”

Section: Perlindungan Terhadap Korban Marital Rape DI Indonesiaunclassified

Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi dan Pembuktiannya

Danica

Aristyana

Tahapary

et al. 2022

yus

View full text Add to dashboard Cite

Abstract Generally, marriage is a moment of happiness, but it cannot deny that when marriage occurs, it brings misery in it such as Domestic Violence. There are several causes of Domestic Violence which split into various aspects, and one of them is sexual violence. This often makes the wife in a weak position or has a more inferior position, making her victim of her husband. The marital status that binds the wife as the victim and the husband as the perpetrator should not abolish the woman's rights over her body. The wife's position as a victim causes her physical and psychological traumatization, making the community also take responsibility by providing moral support. Not necessarily blaming the victim and justifying the behaviour of the perpetrator because it is still considered forbidden for the community to interfere in household matters. Any form of violence and its occurrence is not something that can be accepted and justified in the rule of law in each country. Therefore, the purpose of this paper is to discuss acts related to sexual harassment without the victim's consent even in a marriage bond, known as marital rape. In Indonesia, the criminal act of domestic violence is regulated in Act No. 23 of 2004, which concerns the elimination of domestic violence, requires a clear and firm implementation, because the law must provide protection to victims and the accountability of perpetrators of such violence must be adjusted to the applied laws and regulations.

show abstract

“…Jhonson dan Sacco menyatakan kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh suaminya disebut dengan istilah wife abuse. Pada umumnya, kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan istilah marital rape atau diartikan secara harfiah adalah pemerkosaan dalam rumah tangga sebab terdapat unsur-unsur pemaksaan seksual yang berdampak negatif bagi istri [10]. Marital Rape sendiri merupakan suatu istilah yang berkembang di masyarakat dimana dianggap telah terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan dimana pada posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendakinya atau di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri.…”

Section: Pendahuluanunclassified

F FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Anwar¹,

Rahardjo²,

firganefi³

et al. 2020

dinamisia

View full text Add to dashboard Cite

Abstract Sex is one of the basic human needs and is the basis of marriage. Sex becomes a means of gaining offspring, sexual pleasure, and sexual gratification. Sexual gratification is one of the determining factors in family life. Sexual violence is largely associated with violence against women. In the context of family life as the smallest institution, sexual violence also often occurs. Therefore, it is necessary to be given understanding to the community, especially the PKK drive team in Batanghari Nuban East Lampung District on the importance of prevention efforts on domestic sexual violence to realize resilience Family and country. The effort undertaken in this activity is to provide knowledge and understanding of the law on the prevention of sexual violence in households to the community, especially the PKK Drive team Sub-district Batanghari Nuban East Lampung District. Then proceed with discussion and question and answer, and test participants ' understanding by providing pre test and post test. The results showed that the focus group discussion (FGD) and education activities are important to do to improve the understanding and awareness of public law in preventing household sexual violence. Keywords: FGD and education, prevention, sexual violence, household Abstrak Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga. Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks kehidupan keluarga sebagai institusi terkecil, kekerasan seksual pun acap kali terjadi. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Tim Penggerak PKK Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mengenai pentingnya upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan negara. Upaya yang dilakukan dalam kegiatan ini yakni dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum tentang pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga kepada masyarakat khususnya Tim Penggerak PKK Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta menguji pemahaman peserta dengan memberikan pre test dan pos test. Hasil kegiatan menunjukan bahwa kegiatan focus group discussion (FGD) dan edukasi ini penting untuk dilakukan guna meningkatkan pengatahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kata kunci: FGD dan edukasi, pencegahan, kekerasan seksual, rumah tangga

show abstract

Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia

Cited by 7 publications

References 0 publications

The Marital Rape Based on Contemporary Islamic Criminal Law

The Marital Rape Based on Contemporary Islamic Criminal Law

Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi dan Pembuktiannya

F FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Contact Info

Product

Resources

About