Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali

Abstract

Kabupaten Karangasem memiliki Gunung Agung yang termasuk dalam salah satu cluster gunung berapi aktif di Indonesia, sehingga memiliki risiko bencana yang signifikan jika digunakan sebagai objek wisata. Desa Ban adalah salah satu desa dalam radius Daerah Rawan Bencana Gunung Agung. Desa Ban harus mendapat perlakuan berbeda jika dikembangkan sebagai objek wisata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata di Daerah Rawan Bencana Gunung Berapi di Desa Ban, Kabupaten Karangasem. Metode penelitian dalam studi menggunakan metode hukum empiris dalam mempelajari dan melihat hukum dalam hal pariwisata. Analisis masalah dilakukan berdasarkan teori otoritas, teori fungsional, konsep kebijakan, konsep agrowisata dan prinsip desentralisasi. Teknik analisis hukum dan evaluasi hukum digunakan dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pengembangan agrowisata sebagai bisnis pariwisata yang ideal yang dapat dilakukan di daerah rawan gunung berapi. Kebijakan ini terkait dengan pembatasan kegiatan pariwisata untuk mengurangi risiko bencana alam gunung berapi sehingga kehilangan masyarakat atau meminimalkan korban bencana dapat dikurangi jika letusan terjadi dalam waktu yang tidak terduga.

Kebijakan Penerbitan Perizinan Berusaha Dalam Sektor Pariwisata Beresiko Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja Di Kabupaten Jember

“…Kewenangan delegasi pemerintah daerah dalam mengurus perizinan diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (DPMPTSP) Kabupaten Jember (Sanjiwani & Pujani, 2020;Saputra, 2016;Saranani, 2022). Dinas tersebut berperan penting dalam evaluasi terkait perizinan usaha pariwisata Kabupaten Jember.…”

Usulan Pengembangan Desa Wisata padarincang Berbasis Ergonomi

“…Desa wisata masuk dalam klasifikasi rural tourism yang memiliki konsep dasar memberdayakan potensi daerah yang terpencil guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat (Balestrieri &Congiu, 2017;Lane &Kastenholz, 2018;Oppermann, 1996). Desa wisata menjadi konsep yang dihubungkan dengan kepadatan populasi yang rendah di suatu ruang terbuka dan memiliki keterkaitan dengan pemukiman berskala kecil (kurang dari 10.000 penduduk) (Kiper & Zdemir, 2012) Lebih lanjut desa wisata menjadi sebuah kawasan yang memiliki nilai dalam menarik wisatawan untuk berkunjung melalui sistem sosial dan budaya masyarakat setempat (Sanjiwani, 2016;Wijayanthi &Sanjiwani, 2019).…”

Agro-tourism development sustainable analysis based on agricultural landscapes in Nagari Pandai Sikek, Tanah Datar District, West Sumatera

“…Sustainable development in the form of agro-tourism is to avoid land change and land degradation. Changing land into agro-tourism addresses land degradation from erosion and land conversion (Sanjiwani and Pujani, 2018).…”