Kebijakan Kelautan Dalam Kerangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut

Suryawati, Nany

doi:10.22219/jihl.v24i2.4271

Cited by 1 publication

(1 citation statement)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Artinya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan secara hirarkis dan lebih leluasa kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya laut yang ada di pesisir, sekaligus pemerintah daerah dapat mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam di daerah. Kebijakan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan egosentris antar daerah yang dapat merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Suryawati, 2016(Suryawati, -2017.…”

Section: A Pendahulanunclassified

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Di Wilayah Pesisir

Nurhalimah¹

2022

adalah

View full text Add to dashboard Cite

The natural resources of the marine sector represent a key potential for Indonesia. This is because the marine area is wider than the land area. This potential can have a huge impact on the community because the town's dependence on marine potential is very strong. So that the economic activity of coastal communities continue to roll from time to time. However, in actuality, the potential of natural resources in the coastal area has so far not been optimized. So that it has an influence on coastal communities that are still battling with the difficulties of poverty and do not feel the beneficial impacts provided by the sea. The synergy between the central government and local governments in the management of natural resources in coastal areas is the key to accomplishing a national economic recovery in the marine resources sector.

show abstract

Section: A Pendahulanunclassified

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Di Wilayah Pesisir

Nurhalimah¹

2022

adalah

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

Kebijakan Kelautan Dalam Kerangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut

Abstract: By not described the 1982 UNCLOS in detail yet

Cited by 1 publication

References 0 publications

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Di Wilayah Pesisir

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Di Wilayah Pesisir

Contact Info

Product

Resources

About