The Constitution of the Republic of Indonesia has been stated in Article 1 paragraph (3), that the State of Indonesia is a State based on law (rechtsstaat), which places recognition and protection of human rights especially the rights of citizens as the highest, and also shows the harmony of relations between the government and the people based on the principle of harmony. Based on this principle of harmony, developing other elements of the Pancasila Law State concept, namely: the establishment of a proportional functional relationship between the powers of the State, deliberation, and judicial dispute resolution is the last resort, and not only prioritizing rights or obligations, but rather emphasizing the balance between rights and obligations. This balance between rights and obligations by taking into account the needs of life of people who are Indonesian citizens. Based on this, the government has an obligation to pay attention to its citizens in difficult times, such as the current Covid 19 pandemic. In addition, the government needs to prepare itself for the post pandemic, through various policies. The fulfillment of the rights of citizens is balanced with the obligations that must be carried out by citizens, so that government programs and policies can be implemented optimally and provide the expected results with the achievement of goals and objectives precisely and multipurpose. Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), paragraph (1) states that every citizen has the right to live in prosperity physically and mentally, in a good and healthy environment and obtain health services. The government's obligation to fulfill the rights of its citizens, but with the support of citizens to also carry out obligations as citizens to comply with government policies, so that a balance between rights and obligations is based on the principles of harmony and the concept of the Pancasila Rule of Law.

Ngadas Village is a village with an interesting order of life and customs like many other villages. The people have lived long with the customs and norms of local wisdom. Our study aims to investigate the harmonization of both customary law and national law in Ngadas Village. The customary law includes the local wisdom value as a philosophy and obeys positive law. To understand the harmonization, we use an empirical juridical approach in understanding the role of government officials in preserving customs and positive law. Subsequently, we discuss the harmonization through the role of government officials covering aspects of community life. Our findings indicate that the positive law serves as a reference to the customary law. The customary law is in line with national interests and laws and national law. Likewise, the customary law is in harmony with religious elements. This denotes the importance of the village's official roles for the local community's interests.

Dasar Negara Indonesia telah menjamin hak asasi warga negara untuk memeluk agama dan untuk beribadat, hak untuk beribadat tak lepas dari hak untuk mendirikan rumah ibadat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Namun demikian terdapat tantangan dalam mendirikan rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas pada berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan disertai dengan analisis mengenai penolakan maupun penerimaan terhadap pendirian rumah ibadat. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, meskipun telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri, masih terdapat celah lahirnya intoleransi dari pasal-pasal dalam Peraturan Bersama Menteri terhadap pendirian rumah ibadat kelompok agama minoritas. Kedua, Peraturan Bersama Menteri mengatur pula mengenai penyelesaian konflik antar umat beragama melalui FKUB, namun karena jumlah anggota representative FKUB didominasi oleh kelompok agama mayoritas maka penyelesaian masalah sangat berpengaruh atas kehendak kelompok agama mayoritas. Peran kepala daerah sebagai “key-role” terkait intoleransi dalam pembangunan rumah ibadat dapat dilakukan dengan membentuk perda terkait toleransi serta menyelesaikan permasalahan terkait pendirian rumah ibadat di wilayahnya secara proporsional dan tidak memihak.

By not described the 1982 UNCLOS in detail yet

Kosakata ‘demokrasi’ menjadi bagian dari banyak bahasa besar didunia, padahal kata ‘demokrasi’ berasal dari bahasa Yunani: ‘ demokratia’; akar maknanya ‘demos’ yang berarti rakyat; dan ‘kratos’ yang berarti memerintah. Pada awalnya demokrasi dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang merupakan kebalikan dari bentuk monarkhi dan aristokrasi. Pada susunan masyarakat Yunani, Athena-lah yang memulai dan mngembangkan benih demokrasi modern dengan susunan polis-nya. Polis ini menjadi dasar tumbuhnya demokrasi modern, dan juga masyarakat negara. Para pendukung demokrasi memandang bahwa apa yang baik untuk individu, adalah juga yang baik untuk warga negara. Kedaulatan Rakyat sebagai sumber tertinggi dalam sistem pemerintahan negara, dan pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan secara demokratis, dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hukum dan law enforcement (pemaksaan hukum) menjadi hak yang penting, terutama pada saat warga masyarakat berhadapan dengan institusi negara. Constitutional Reform ini mengandung legislation reform dan judicial reform. Legislation reform tidak hanya untuk pengaturan hal-hal baru, tetapi juga penyesuaian dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Hukum yang di reformasi harus dibuat dengan cara aspiratif, lebih menjamin hak-hak rakyat, transparan, sehingga dapat mewujudkan keadilan. Adanya Constitutional Reform ini untuk mematangkan demokrasi yang masih belum menampakkan wujud sebenarnya dalam negara Indonesia yang negara hukum demokratis ini.