Kebijakan Pembelajaran Yang Merdeka: Dukungan Dan Kritik

Abstract

Dunia pendidikan Indonesia sedang menjadi perbincangan hangat semua kalangan dengan dikeluarkannya program baru kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang merdeka belajar. Empat program merdeka belajar meliputi Ujian Nasional, Ujian Sekolah Berbasis Nasional, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sistim zonasi. Pada tahun 2020 UN akan dihapuskan dan digantikan dengan menerapkan kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen kompetensi mininum dan surveri karakter terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.Penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Portofolio ini nantinya dapat dilakukan melalui tugas kelompok, karya tulis. Dalam pembuatan dan perencanaan RPP guru tidak dibebani lagi dengan banyak komponan seperti pada RPP kurikulum 2013 namun lebih disederhanakan meliputi 3 aspek saja yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Tunjuannya agar mengurangi beban adminisrasi guru, keempat sistim zonasi perubahaan sistim zonasi yang di canangkan oleh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Maka komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Dengan demikian dengan diberlakukan sistim zonasi yang baru maka anak anak yang berprestasi bisa memilih sekolah yang mereka inginkan. Dengan digulirkannya kebijakan merdeka belajar maka hal ini juga harus di barengi dengan peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan peningkatan kesejahteraan Guru dan memperhatikan nasib tenaga guru honorer. Merdeka belajar apakah akan mempu menjawab permasalahan pendidikan di Indonesia, itu masih membutuhkan pembuktian namun setidaknya dengan merdeka belajar guru maupun peserta didik telah medeka dalam mengajar dan menerima pembelajaran.

Gambaran Self Regulated Learning Pada Mahasiswa Di Masa Pandemi Covid-19

“…WFH diberlakukan bagi semua kalangan tidak hanya pekerja tetapi juga pada siswa sekolah dan juga mahasiswa. Selain WFH, pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan selama masa pandemi (Sari & Noor, 2022).…”

“…Kebijakan yang di buat oleh pemerintah salah satunya dalam bidang pendidikan adalah berupa di alihkannya pelaksanaan pendidikan saat ini menjadi sistem daring (Dakhi, Jama, Irfan, Ambiyar & Ishak, 2020). Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet (Kuntarto, 2017;Sari & Noor, 2022) (Awwaliyah, Purnamasari & Mushafanah, 2022).…”

Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Diri Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah

“…Selain itu, menurut Sari & Noor (2022), dengan disiplin para peserta didik bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu serta menjauhi larangan tertentu. Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus secara sabar di terima dalam rangka memelihara kepentingan bersama atau memelihara kelancaran tugastugas sekolah (Sari & Noor, 2022). Satu keuntungan dari adanya disiplin adalah peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan yang baik, positif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan.…”

“…Faktor penting untuk dapat memberlakukan Peraturan dan Tata Tertib Sekolah adalah kedisiplinan (Lase, 2020). Disiplin merupakan kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib karena di dorong oleh adanya kesadaran yang ada di hatinya (Sari & Noor, 2022). Di sini tampak bahwa disiplin tidak dapat dipaksakan oleh suatu keadaan yang mengharuskan perilaku itu timbul, melainkan lahir dari hati nurani.…”

Evaluasi Kebijakan Manajemen Pemerintah Kota Padang Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

“…Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat (Awwaliyah et al, 2022;Delima, 2022;Hendrika, 2022;Leo, 2020;Sari & Noor, 2022;Sugihantono, 2020) (Sugiyono, 2018).…”