Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance

Abstract

Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala terutama dalam hal keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau landfill. Hanya 60-70% sampah yang dapat terangkut dan dibuang ke TPA, sementara sisanya tersebar diberbagai tempat. Pengaturan mengenai pengelolaan sampah telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan diakomodir dalam Qanun Kota Langsa No 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah. Apabila daerah mampu mengelola sampahnya dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip Good Environmental Governance sudah dapat dikatakan terpenuhi. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kota Langsa telah mengatur prihal pengelolaan sampah dalam Qanun Kota Langsa No. 03 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah dimana kebijakan penyediaan bank sampah dan Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Bank sampah dan Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Good Environmental Governance Roles in Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Review

“…That necessitates system transparency in environmental institutions as well as community participation in policy development and program implementation (Asiyah, 2019).…”

“…Institutions are organizations that play a role in realizing the goals to be achieved. Institutions consist of government, private, and community institutions (Asiyah, 2019). The existence of institutions and organizations is essential because it refers to informal norms, regulations, and organizations that coordinate human behavior.…”

Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City

“…Considering the condition of the Final Disposal Site (TPA) that does not meet the requirements as well as lacking the facilities and open dumping operations, then the Regional Government must make a closure plan (Subechan, Saam, and Nurhidayah 2017). Urban waste management in Indonesia still faces many obstacles, especially in terms of inadequate landfills (Asiyah, 2019). So far, waste processing has only been carried out at the TPA, even though waste management is needed from waste generation to reduce the accumulation of waste in the TPA (Jati, 2013).…”

Good Environmental Governance on Waste Management: An Instrument of Promoting Sustainable Development Goals

“…Problems related to waste in Jakarta are the increasing amount of waste, insufficient waste management, and poor hygiene culture (Verawati and Tuti, 2020). Waste is defined as material or residual substances from human activities and/or natural processes that are unwanted and no longer have a use or purpose, so they need to be disposed of (Asiyah, 2019). The paradigm of waste management based on final disposal must be changed to a view of waste as a resource that has economic value and can be utilized.…”