Kebijakan Pemulangan WNI Eks Islamic State of Iraq and Syria Ditinjau dari Perspektif Hukum

Cristiana, Maya; Khanif, Al; Anggono, Bayu Dwi

doi:10.19184/idj.v3i1.30512

Cited by 5 publications

(5 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Dosen pengajar hukum sering kali terpaku pada pendekatan pembelajaran konvensional yang lebih berfokus pada transfer pengetahuan teoritis, tanpa memperhatikan integrasi keterampilan praktis yang relevan. Tantangan lainnya termasuk kurangnya dukungan institusional dan sumber daya yang memadai, seperti keterbatasan fasilitas dan teknologi yang mendukung (Cristiana, 2021).…”

Section: Pembahasanunclassified

Penerapan Pendekatan Hukum Dalam Inovasi Pembelajaran Terhadap Implementasi Kurikulum Hukum Di Perguruan Tinggi

LAKSMI,

ASTUTI

2024

learning

View full text Add to dashboard Cite

The development of legal education in higher education requires innovation in learning that can integrate legal theory and practice effectively. This study aims to explore challenges, barriers, and solutions related to the implementation of legal approaches in learning innovation for legal curricula in higher education. Through a qualitative approach, data is collected through literature results with appropriate literature sources through academic databases, scientific journals, textbooks, and other publications. The results showed that key challenges included a lack of understanding and awareness of the importance of legal approaches, limited institutional support and resources, and difficulties in integrating legal approaches with existing curricula. However, solutions such as training and professional development, strong institutional support, cross-sector collaboration, and ongoing evaluation can help overcome these barriers. This research also highlights the need for more advanced research to explore the implementation of legal approaches in higher education learning, as well as strengthening cooperation with educational institutions and the legal industry to develop a legal curriculum that is responsive to the latest developments in the field of law. Thus, this research provides valuable insights for the development of legal learning practices that are more effective, innovative, and relevant to the demands of the times. ABSTRAKPengembangan pendidikan hukum di perguruan tinggi memerlukan inovasi dalam pembelajaran yang dapat mengintegrasikan teori dan praktik hukum secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan, hambatan, dan solusi terkait dengan implementasi pendekatan hukum dalam inovasi pembelajaran untuk kurikulum hukum di perguruan tinggi. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui hasil literatur dengan sumber-sumber literatur yang sesuai melalui basis data akademik, jurnal ilmiah, buku teks, dan publikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendekatan hukum, keterbatasan dukungan institusional dan sumber daya, serta kesulitan dalam mengintegrasikan pendekatan hukum dengan kurikulum yang ada. Namun, solusi-solusi seperti pelatihan dan pengembangan profesional, dukungan institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini juga menyoroti perlunya lebih banyak penelitian lanjutan untuk mendalami implementasi pendekatan hukum dalam pembelajaran di perguruan tinggi, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga pendidikan dan industri hukum untuk mengembangkan kurikulum hukum yang responsif terhadap perkembangan terbaru dalam bidang hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan praktik pembelajaran hukum yang lebih efektif, inovatif, dan relevan dengan tuntutan zaman.

show abstract

Section: Pembahasanunclassified

Penerapan Pendekatan Hukum Dalam Inovasi Pembelajaran Terhadap Implementasi Kurikulum Hukum Di Perguruan Tinggi

LAKSMI,

ASTUTI

2024

learning

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Selanjutnya pada Pasal 31 ayat (5) UUD https://journal.pubmedia.id/index.php/par 1945 disebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta perkembangan umat manusia. Dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh pemerintah (Cristiana, 2021).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Memajukan Pendidikan Melalui Program Digitalisasi yang Efektif di Indonesia

Adila,

Rodiyah

2024

par

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program digitalisasi akademik di sebuah departemen pendidikan negeri, dengan fokus pada bagaimana program-program tersebut meningkatkan soft skill para pendidik dan mempersiapkan para siswa dengan kompetensi sains dan teknologi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang melibatkan sumber primer dan sekunder, dengan teknik pengambilan sampel purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program tersebut berhasil mendukung pengembangan kebutuhan dasar, akses pendidikan, dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Program-program tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan dan secara efektif menargetkan siswa sebagai calon pembangun bangsa di masa depan.

show abstract

“…The writing of this paper refers to 3 (three) previous similar literatures, the first paper states that although de-jure ISIS has not been recognized by any other countries, however ISIS already fulfilled de-facto elements of a country then causing someone who is a member of ISIS will lose their citizenship (Firmansyah, Suhartono, & Nasution, 2020). Second paper, it states that when Indonesian citizenship violating to the Citizenship Law in this regard the member of ISIS who fulfils one of the elements of the provisions of an article "voluntarily entered into foreign military services" so resulting them lose their Indonesian Citizenship status (Cristiana & Anggono, 2022). The third paper states that since member of ISIS lose their Indonesian Citizenship status due to violating the provision of Citizenship Law, thus it is correct that the government did not repatriate them since the government doesn't have constitutional relationship of rights and obligations anymore to them, furthermore the member of ISIS cannot conduct any legal actions to regain their status of Indonesian Citizenship (Bari, 2020).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

State Fulfillment of Indonesian Children’s Civil Rights for Former Members of International Terrorist Organization

Muhammad Syam Riva'i,

Davilla Prawidya Azaria

2024

Velrev

View full text Add to dashboard Cite

As the defeated Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) raises neglected misfortune for Indonesian children whose parents once participated in the organization. Indonesia's Government's decision to repatriate has not yet been fully executed while circulating threatened punishment by the Government to withdraw the nationality of a person involved in ISIS to make it worse. In contrast, international law safeguards civil rights for children despite their status of unwillingly participating in terrorist organizations. Normative juridical research was conducted by taking statutory and conceptual approaches to examine national regulation of children's civil rights legal protection. The result shows that children's civil rights ex-ISIS remain valid as their indivisible fundamental rights while state compliance is necessary. Redefining children's status as children of terrorist network victims is mentioned in Article 59 (2) (k) of Law No. 35/2014 concerning Children's Protection. With a status as a victim, a particular procedure can be executed to restore and safeguard child civil rights. Ministry of Women Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) coordinates with National Counter Terrorism Agency (BNPT) mandates to exercise legal aid to provide education, counselling, rehabilitation, and social assistance.

show abstract

Kebijakan Pemulangan WNI Eks Islamic State of Iraq and Syria Ditinjau dari Perspektif Hukum

Cited by 5 publications

References 0 publications

Penerapan Pendekatan Hukum Dalam Inovasi Pembelajaran Terhadap Implementasi Kurikulum Hukum Di Perguruan Tinggi

Penerapan Pendekatan Hukum Dalam Inovasi Pembelajaran Terhadap Implementasi Kurikulum Hukum Di Perguruan Tinggi

Memajukan Pendidikan Melalui Program Digitalisasi yang Efektif di Indonesia

State Fulfillment of Indonesian Children’s Civil Rights for Former Members of International Terrorist Organization

Contact Info

Product

Resources

About