2021
DOI: 10.31629/kemudi.v6i01.3579
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Abstract: In essence, the implementing regulations for the construction of housing and settlement areas are clear as the responsibility of the government, as has been described above that the government's role is to determine development in the field of housing and settlement areas. The central government program with 1 (one) million subsidized houses would also pay more attention to its implementation performance, so that the existing implementing regulations will not only become passive laws. In Indonesia today there … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2023
2023
2023
2023

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 2 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Pemerintah wajib memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh perumahan yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan merata secara sosial [4]. Pembangunan perumahan ini meliputi pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pembangunan perumahan yang terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyediaan lahan, pembangunan ekonomi kota, serta pembentukan budaya dan sosial di perkotaan [5].…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Pemerintah wajib memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh perumahan yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan merata secara sosial [4]. Pembangunan perumahan ini meliputi pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pembangunan perumahan yang terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyediaan lahan, pembangunan ekonomi kota, serta pembentukan budaya dan sosial di perkotaan [5].…”
Section: Pendahuluanunclassified