Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta transportasi telah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negra ke negra lain. Keadaan tersebut mengakibatkan meningkatnya perjalanan antar negara yang dilakukan penduduk indonesia, sehingga masyrakat memerlukan paspor. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemohon paspor setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah permohonan paspor tentu membutuhkan waktu antrian yang lama. Berkenaan dengan ini, Direktorat Jendral imigrasi melakukan inovasi pendaftaran antrian permohonan paspor secara online.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan inovasi pelayanan publik dalam antrian permohonan paspor secara online dikantor imigrasi kelas I tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan antrian permohonan paspor secara online. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulakan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori keberhasilan Inovasi rogers (sumanjoyo dan hermawan ;2018:32) yang mengemukakan keberhaslan suatu inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi,saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa inovasi pelayanan melalui aplikasi pendaftaran antrian paspor online sudah cukup berhasil, namun dari empat faktor keberhasilan inovasi yang di gunakan adalah karakteristik inovasi, saluran komunikasi, upaya dari agen dan sistem sosial. Terdapat dua indikator yang belum maksimal yaitu saluran komunikasi dan upaya dari agen.

In general, the problem associated with Remote Indigenous Communities is accessibility to public facilities that enable them to transform their lives into a better direction. Lack of accessibility to the outside world which causes Remote Indigenous people to fall into various aspects of life such as poverty, low health levels, education levels and others. The purpose of this study was to analyze the Remote Indigenous Community Empowerment by the Bengkalis Regency Government. The results of this study are useful as information and input from the Bengkalis Regency Government in making policies related to the empowerment of Remote Traditional Communities in the Bengkalis Regency Regional Government. The results of this study indicate that the empowerment of Remote Indigenous Communities carried out by the Bengkalis Regency Government. not running properly because seen from human empowerment, social environment and social protection and advocacy is still limited to providing assistance for facilities and infrastructure, there are no concrete steps to improve the quality of the isolated indigenous community. The existence of barriers to empowerment is the limited budget and not yet open to the community of Remote Indigenous Communities to receive new things.

In essence, the implementing regulations for the construction of housing and settlement areas are clear as the responsibility of the government, as has been described above that the government's role is to determine development in the field of housing and settlement areas. The central government program with 1 (one) million subsidized houses would also pay more attention to its implementation performance, so that the existing implementing regulations will not only become passive laws. In Indonesia today there are still many regulations which in the end become a symptom of problems in their own country. In the context of accelerating housing development for low-income people (MBR), the government makes simplification efforts in simplifying licensing for low-income housing development. By issuing Government Regulation Number 64 of 2016 concerning Low-Income Community Housing Development, then to accelerate its implementation in the regions, it is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 55 of 2017 concerning the Implementation of Licensing and Non-Licensing of Housing Development for Low-Income Communities (MBR) in the Region. This study aims to determine government policies related to the implementation of MBR housing development and to determine the implementation of Housing Development Permits for Low-Income Communities (MBR) in the Regions, especially in Lahat Regency, South Sumatra Province.

One of the objectives of the existence of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) is to improve the welfare of village communities. This will be realized if the community has economic, educational and social resilience. This research wants to see how the existence of BUMDes, especially in the village of Ekang Anculai, which has been running well, is able to contribute to the community in the aspect of social resilience. The results of the study state that although it is not significant, the existence of BUMDes is able to change the mindset of the community in improving the standard of living, especially in the economic aspect by starting from growing individual resilience which ultimately impacts on community resilience in creating a better community environment. Some of the obstacles faced in realizing social resilience are that there are still few people who are positively affected by the existence of BUMDes to create communities that have social resilience.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk guna mewujudkan generasi muda yang anti korupsi dan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang memiliki pengetahuan tentang anti korupsi sejak dini, mampu menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mengetahui hukuman bagi tindak pidana korupsi. Metode penyampaian materi pada kegiatan ini adalah zoom meeting melalui ceramah dan diskusi. Simpulan dari kegiatan ini adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran formal di bangku perkuliahan.Pendidikan seharusnya mampu menciptakan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, akhlak yang baik, dan menguasai teknologi. Pendidikan menjadi wadah untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu memberikan perubahan pada masyarakat luas