Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Abstract

ABSTRAKPerjanjian ekstradisi memberi kemudahan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk menindak, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan di suatu negara yang melarikan diri ke negara lain diluar yurisdiksi nasional. Kehadiran pelaku tersebut kenegara lain untuk menghindari upaya penangkapan atas dirinya sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Maka dengan larinya pelaku keluar negeri, ini berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap pelaku tersebut, yang dimana pelaku tersebut telah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan tempat kejadian kejahatan yang dilakukan (locus delicti). Salah satunya adalah perkara tindak pidana korupsi dianggap sebagai ancaman kejahatan luar biasa yang merugikan seluruh masyarakat di dunia, dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang pelakuya melarikan diri keluar negeri agar dirinya merasa aman dan terbebas dari suatu tindak pidana yang ia lakukan. Maka ekstradisi dan pengembalian aset sangan diperlukan untuk para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri kenegara lain. Mekanisme dari bentuk kerjasama internasional dalam pengambilalihan aset tindak pidana dari negara lain sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 43 (1) UNCAC sangat diperlukan. Dalam hal ini kedudukan perjanjian ekstradisi sangatlah penting untuk para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri kenegara lain. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan penelitian dari data sekunder dan dijelaskan secara deskriptif. Sehingga pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa peraturan berupa pedoman terkait tindakan pengembalian aset dari tindak pidana korupsi yang ada di luar negeri lewat pengembangan perjanjian ekstradisi. Kata kunci: UNCAC, Tindak Pidana Korupsi, Ektradisi, Mutual Legal Assistance (MLA)

Law Enforcement Reform on Covid 19 Pandemic: a Necessity or an Innovation?

“…23 So from the contents of the article, we can see that to be considered valid, the data must meet 4 (four conditions), namely: 1. Accessible 2. can be displayed 3. its integrity can be guaranteed 4. can be accounted for 24 The review from the criminal justice system from the time of investigation, prosecution, trial, and execution, then some legal actions or actions can be seen from 3 (three) things, namely position, authority, and procedures as parameters of the action or legal action carried out in at every stage of the case process.…”