Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Abstract

itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Syariat Islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatatan Nikah. Berdasarkan keterangan responden dalam sebuah penelitian yang dilakukan sebuah program kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia, khususnya di Aceh, yaitu Local Governace Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) membeberkan data bahwa 1.064 pasangan suami istri di Pidie Jaya yang tersebar di 6 kecamatan dan 72 desa dampingan yang tidak memiliki akta nikah. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa kategori paling banyak adalah mereka yang menikah pada saat Aceh dilanda konflik bersenjata. Di Mahkamah Syar’iyah Meuredu sepanjang tahun 2015 dan 2016 terdapat 211 perkara itsbat nikah yang diterima, sedangkan dalam penelitian LOGICA2 ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah, maka dari itu masih terdapat 853 pasangan yang belum mengajukan itsbat nikah. Maka dari itu peneliti ingin meneliti dengan mengangkat judul “Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor dan hambatan-hambatan apasaja yang membuat para pasangan enggan melakukan itsbat nikah. Metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan (Field Research), yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan tela’ah dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya pasangan yang menikah dengan dinikahkan oleh Teungku Gampong pada saat Aceh di landa konflik bersenjata namun Teungku tersebut tidak memasukkan data pernikahan mereka ke KUA sehingga mereka mengaku kesulitan untuk mengurus itsbat nikah dikarenakan Teungku tersebut telah meninggal dunia padahal dalam prosesi sidang itsbat nikah hakim meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang-orang yang mengetahui pernikahan pemohon bisa diantaranya wali nikah, saksi dan orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon. Disini kita dapat melihat bahwa masih adanya sebagian masyarakat yang masih awam terhadap suatu hukum, faktor keengganan pasangan lainnya juga disebabkan karena jarak yang jauh, merasa malu dan khawatir akan biayanya. Itsbat Marriage is the ratification of the marriage that has been held according to Islamic sharia but is not recorded by the KUA or the marriage registration officer. Based on the information of respondents in a study conducted by a program of the Australian and Indonesian governments, especially in Aceh, the Local Governance Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) released data that 1,064 married couples in Pidie Jaya in 6 sub-districts and 72 villages assistance by who do not have a marriage deed. The results of the study also showed that most categories were those who were married at the time when Aceh was hit by armed conflicts. In the court of Shar'iyah Meuredu throughout the years 2015 and 2016 there are 211 cases of marriage is accepted, while in research LOGICA2 there are 1064 couples who do not ask for marriage, therefore there are still 853 couples who have not submitted an itsbat marriage. Therefore, researchers want to research by raising the title "The reluctance of married couples in doing Itsbat marriage". This research aims to know and explain the factors and obstacles that make the spouses reluctant to do the marriage itsbat. Method of data collection with field research, which is done by observation, interviews and Tela'ah documentation. The results showed that many couples married by Teungku Gampong at the time of Aceh in armed conflict but the Teungku did not enter their marriage data to the KUA so they claimed difficulties to take care of the marriage Itsbat because the Teungku has died when in the procession of the session of marriage and the judges ask the applicant to present the witnesses, namely people who know the marriage applicant can include a marriage, witnesses and The closest people who know the applicant's marriage. Here we can see that there is still a part of society that is still public against a law, the factor of the reluctance of other couples is also due to the long-distance, feel embarrassed and worried about the cost.

Praktik Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Desa Saketa, Kabupaten Halmahera Selatan

“…Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkwinan, sehingga Negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum (Gani & Nisrina, 2020;Nabila et al, 2023). Kesadaran terhadap kepastian hukum dan manfaat hukum hingga mariyana jalal dan arif fahri mendaftarkan perkawinan dan melangsungkan perkawinannya di KUA setempat atas kebijakan Kepala KUA Irwan Jadid walau sebelumnya tidak ada Akta Cerai dari Pengadilan Agama Labuha.…”

“…Hal yang paling penting di sini adalah dikatakan bahwa antara suami istri tidak sanggup hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagai mana terdapat dalam pasal 39 undang-undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mnyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Faishol, 2019;Gani & Nisrina, 2020 Hal yang demikian terjadi pada tiga kasus perkawinan di atas, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan ke dua, mereka tidak melakukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama, walau demkian telah terpenuhi seluruh alasan perceraian, seperti yang terjadi pada Mariyana Jalal yang ditinggalkan oleh Safrudin Marsaoli kurang lebih tiga tahun tanpa alasan yang syar'i, juga tuduhan perselingkuhan pada Alwiya Naibu dan husna salim dengan kebiasaan yang mengonsumsi minuman keras oleh kedua suaminya. Namun demikian adanya prosedur pengaduan perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum pada undang-undang perkawinan.…”

Pengesahan Nikah pada Pasangan di Bawah Umur

“…Selanjutnya ada jurnal yang ditulis oleh Burhanuddin A. Gani dan Nisrina menyebutkan bahwa di Mahkamah Syar'iyah Meuredu sepanjang tahun 2015 dan 2016 terdapat 211 perkara isbat nikah yang diterima, sedangkan dalam penelitian LOGICA2 ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan isbat nikah, maka dari itu masih terdapat 853 pasangan yang belum mengajukan isbat nikah. Hal ini menguatkan tesis penulis bahwa masyarakat Indonesia (khususnya yang muslim) masih beranggapan bahwa pencatatan hanyalah masalah administrasi, yang terpenting adalah sah secara agama (Gani & Nisrina, 2018).…”

Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan

“…Tujuan dari pencatatan pernikahan adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan dan untuk bukti bahwa benar benar ada pernikahan. Serta pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan dapat mempertahankan pernikahannya di depan hukum, namun sebaliknya jika pernikahan tidak dicatatkan maka tidak ada bukti adanya pernikahan dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Bafadhal, 2014;Faishol, 2019;Gani & Nisrina, 2020).…”