2020
DOI: 10.24246/jrh.2020.v5.i1.p21-42
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional

Abstract: Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu, tentunya berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan yang dimiliki hukum internasional juga terdampak dalam bidang hukum perdagangan internasional. Artikel ini akan menjelaskan mengenai mengapa negara di dalam melakukan perdagangan internasional perlu untuk taat terhadap hukum perdagangan internasional. Artikel ini memberikan argumen bahwa yang menjadi alasan negara untuk taat kepada hukum perdagangan internasional, dikar… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
2
1

Citation Types

0
3
0
2

Year Published

2021
2021
2024
2024

Publication Types

Select...
5

Relationship

0
5

Authors

Journals

citations
Cited by 5 publications
(5 citation statements)
references
References 0 publications
0
3
0
2
Order By: Relevance
“…Second, retailers who provide products for sale to customers or other end users. Third, while not having ownership rights to the products being promoted, agents essentially perform the same role as wholesalers (Darajati, 2020).…”
Section: Agency Agreement Effectivenessmentioning
confidence: 99%
“…Second, retailers who provide products for sale to customers or other end users. Third, while not having ownership rights to the products being promoted, agents essentially perform the same role as wholesalers (Darajati, 2020).…”
Section: Agency Agreement Effectivenessmentioning
confidence: 99%
“…Subjek-subjek yang terlibat dalam kegiatan transaksi bisnis internasional dapat berupa suatu negara dengan negara lain, organisasi internasional milik pemerintah maupun non-pemerintah, dan individu satu dengan lainnya (perusahaan multinasional dan bank) (Lubis, 2021). Oleh karena itu, setiap pelaksanaan transaksi harus tetap tunduk pada kaidah hukum internasional atau hukum nasional yang telah dibuat oleh masing-masing negara (Darajati, 2020).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Selain hukum nasional setiap negara, hukum yang dapat digunakan di dalam pemenuhan Choice of Law di antaranya hukum kebiasaan, perjanjian internasional, hukum internasional, ataupun kombinasi beberapa hukum tertentu (Anggraeni & Rizal, 2019). Jika dilihat dari penjelasan tersebut, tentu perjanjian internasional dan hukum internasional merupakan dua hal di dalam pemilihan Choice of Law yang dapat menjadi jalan tengah apabila kedua pihak tidak menyepakati hukum nasionalnya masing-masing (Darajati, 2020;Pijoh, 2022). Penggunaan perjanjian internasional ataupun hukum internasional biasanya didasari oleh kesepakatan negara-negara di dalam merumuskan suatu produk hukum internasional (Situngkir, 2018).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…15 This can be clearly seen from the export value of nickel ore commodities in January-August 2022 amounting to USD 12.35 billion or an increase of 263 percent, whereas in 2019, when the policy had not yet been implemented, the value of nickel commodities was USD 3.40 billion. 16 The Indonesian government, in dealing with the problem of nickel restrictions through the Ministry of Energy and Mineral Resources, has issued a Minister of Energy and Mineral Resources Regulation, hereinafter referred to as Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 11 of 2019, in which case Indonesia decided to accelerate the prohibition on nickel ore exports from January 1 2020. Which is The ESDM Ministerial Regulation contains a prohibition on the export of nickel ore, which includes levels below 1.7%.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%