Hak Asasi Manusia (HAM) digunakan dan dimaknai secara berbeda disetiapnegara. Hal ini diawali dari era terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagai dua negara dengan perbedaan ideologi, kedua belah pihak berkompetisi melalui penyebaran ideologi dalam pembentukan hukum HAM internasional. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana politik hukum ideologi mempengaruhi pembentukan dan penerimaan hukum HAM internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan politik dalam pembentukan hukum HAM internasional sangat dipengaruhi oleh ideology negara-negara, seperti DUHAM yang dapat dikatakan sebagai penyatuan antara konsep liberal (pasal 3 sampai dengan pasal 21) dan konsep sosialis (pasal 22 sampai dengan pasal 27). Perbedaan ideologi ini yang menghadirkan 2 Kovenan terpisah yang ruang lingkupnya berbeda dan proses perancangan kovenan-kovenan tersebut 18 tahun sejak DUHAM diterima.

One of interesting developments about the global security is the issue of territorial disputes in the South China Sea between Philippines and China. Philippines has brought the dispute to the Permanent Court of Arbitration. The ruling from Permanent Court of Arbitration said that China's claim about a nine-dash line does not have a legal basis. However, China rejects the ruling and remains aggressive which might cause instability in South China Sea region. This research aims to look at the implications of the ruling of the Permanent Court of Arbitration for State Parties and states around the South China Sea region. Authors use juridical normative research method with literature studies. This research shows that States Parties have to implement and respect the ruling because it has already become the source of international law. For the states that located around the region, the ruling also has an effect to facing China's aggressiveness and rules handling maritime claims in the South China Sea region.

Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu, tentunya berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan yang dimiliki hukum internasional juga terdampak dalam bidang hukum perdagangan internasional. Artikel ini akan menjelaskan mengenai mengapa negara di dalam melakukan perdagangan internasional perlu untuk taat terhadap hukum perdagangan internasional. Artikel ini memberikan argumen bahwa yang menjadi alasan negara untuk taat kepada hukum perdagangan internasional, dikarenakan keyakinan bahwa ketaatan akan menguntungkan kepentingan negara itu sendiri. Alasan selanjutnya adalah terdapat prinsip yang fundamental dalam ruang lingkup perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum dari hukum perdagangan internasional yaitu prinsip itikad baik. Suatu negara yang telah terikat di dalam perjanjian perdagangan internasional tersebut harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri, menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak.

Maritime security in Indonesia is still vulnerable because of the high level of violations at sea such as illegal fishing, as well as various threats and other problems. The practice of illegal fishing, which remains a common issue in Indonesian territorial waters has made it difficult for Indonesia to realize itself as a maritime nation. Therefore, the author intends to discuss how are the appropriate efforts to eradicate illegal fishing practices in order to create a sovereign Indonesian state. The type of research used is normative juridical. In addition, this research has an analytical descriptive nature. This research concludes that to maximize the eradication of illegal fishing practices in Indonesia is to strengthen its maritime security system. There are two indicators, namely the optimization of maritime security institutions and strengthening legal products in the form of the Maritime Security Law to be able to realize Indonesia as a maritime country.

No abstract