Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Berdasarkan Asas Perikemanusiaan Dan Hak Asasi Manusia

Abstract

ABSTRAKProgram keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan kependudukan yang dialami negara Indonesia, berbagai peraturan telah disusun, salah satunya adalah Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. Peraturan ini disusun untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.Asas perikemanusiaan dan hak asasi manusia dalam ketentuan tentang standar pelayanan minimal bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera belum terlaksana secara nyata, sehingga perlu diteliti bagaimana gambaran hubungan ketentuan tentang standar pelayanan minimal bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dengan asas perikemanusiaan dan hak asasi manusia.Metode penelitianyang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data adalah data sekunder dengan bahan, hukum primer, sekunder dan tersier.Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dengan metode kualitatif normatif.Hasil penelitian, ketentuan tentang standar pelayanan minimal bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan asas perikemanusiaan dengan hak asasi manusia sangat berhubungan keterbatasan lingkup pelayanan dan standar pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi yang tidak jelasberdampak pada tidak dipenuhinya hak asasi manusia untuk mendapatkan kesetaraan dan kebebasan dalam pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) pusat informasi dan konseling remaja (pik-remaja)

“…PIK-Remaja sebagai bagian program keluarga berencana dipayungi juga oleh standar pelayanan minimal bidang keluarga berencana yang berdasarkan pada hak asasi manusia (Riyanti, Widanti, & Lucyati, 2016). Standar pelayanan minimal tersebut sebagai dasar pelaksanaan komunikasi dan edukasi untuk membentuk keluarga sejahtera.…”

Pemahaman Dan Harmonisasi Konsep-Konsep Standar Pelayanan Minimal Desa Terhadap Aparatur Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang

“…Layanan dasar publik dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah pusat hingga desa dan swasta (Ipa et al, 2018). Adanya standard pelayanan minimal sangat diperlukan baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen (Riyanti, 2016). Peningkatan mutu dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai indikator-indikatornya merupakan filosofi standar pelayanan minimal (Syafingi, 2017…”

Partisipasi Pasangan Usia Subur pada Program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat

“…Program KB menjadi salah satu fokus utama program kependudukan di Indonesia agar keluarga mampu merencanakan jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran dan kondisi keluarga tanpa unsur paksaan sehingga mampu menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Widanti & Lucyati, 2016). Menurut WorId HeaIth Organization (WHO), keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan usia suami-istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga (Mahdalena, Prihatin, & Rahayu, 2014).…”