Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Abstract

asca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpengaruh terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan perijinan usaha yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan studi pustaka yang didukung dengan pendapat para ahli dibidangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang di dalamnya telah merubah ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada substansi perizinan lingkungan, serta mengambil alih kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kata kunci: kewenangan; lingkungan; pemerintah daerah.

Analysis Driviing Force, Pressure, State, Impact And Regional Environmental Issues Kediri City

“…In addition to the above activities, agricultural activities also cause the occurrence of air pollution in the city of Kediri, namely through processing waste products from rice fields, plantations and animal husbandry produces CH4 gas emissions and the use of urea fertilizer in agriculture and plantations that produce CO2 emissions. (Devara, Priyanta and Adharani, 2021;Ruhiyata, Imamulhadib and Adharanic, 2022) Soil Pollution : Soil contamination comes from excessive use of fertilizers rice field and plantation activities, deep inorganic waste piles soil, domestic wastewater runoff, solid waste disposal without treatment. Pollution by this fertilizer occurs due to the use of synthetic fertilizers so that the longer the use of the fertilizer causes loss of certain elements in the soil, while solid waste often produced industrially (Hendriarianti, Triwahyuni and Tyagita Ayudyaningtyas, 2022;Pradana, Prasaningtyas and Ariyaningsih, 2023) Regional Innovation in Environmental Management a.…”

“…and other environmental information. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2020; Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2022;Ruhiyata, Imamulhadib and Adharanic, 2022).…”

Izin Lingkungan: Suatu Kajian Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan

“…Diterbitkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, secara substansi ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak yang diubah, dihapus atau diganti terutama pada hal persetujuan lingkungan terhadap kewenangan pemerintah daerah, Didalam UU Cipta Kerja banyak peraturan yang berubah terutama terkait peraturan lingkungan hidup (Ruhiyat et al 2022).…”

“…Dalam Pasal 1 ayat (6) mengenai peraturan pemerintah daerah, dijelasakan bahwa sebuah kemerdekaan provinsi adalah hak, wewenang, dan komitmen sebuah kabupaten yang merdeka dalam hak mengatur dan juga mengurus urusan pemerintah dan kepentingan daerahnya sesuai dengan pedoman hukum (Ruhiyat et al 2022). Dalam pemberian kekuasaan dalam bidang aset reguler para eksekutif dan pelestarian ekologi kepada negara-negara tetangga yang mempuyai tujuan akhir yaitu mendapatkan sebuah dukungan dari wilayah daerah dan para aktivis alam dalam hal terkait keamanan lingkungan/ekologis.…”

“…Izin yang ialah salah satu dari bentuk tindakan pemerintah, tindakan tersebut bersumber pada pada kewenangan publik ialah memperbolehkan bagi hukum untuk seorang ataupun orang serta tubuh hukum buat melaksanakan sesuatu aktivitas (Ruhiyat et al 2022). N. Meter.…”