2021
DOI: 10.30872/risalah.v17i1.516
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya

Abstract: For the first time, the President's Letter in the formation of law was sued by the Administrative Court. This study is intended to determine the authority of the Administrative Court in examining the President's Letter on the Job Creation Bill. The research method uses a normative juridical method using a law approach and a case approach. Based on the results of the research, it is known that the Administrative Court lacks absolute authority to investigate the Presidential Letter on the Job Creation Bill becau… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2022
2022
2022
2022

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 0 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…UU Cipta Kerja langsung menjadi objek judicial review, baik secara formal maupun materiil di Mahkamah Konstitusi. Beberapa problematik yang dimiliki UU Cipta Kerja tidak menyurutkan langkah legislator untuk kembali menerbitkan UU dengan metode omnibus law (Pratama et al, 2021). UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) adalah UU yang dibentuk dengan metode omnibus law kedua, yang resmi disetujui dan disahkan menjadi UU pada 7 Oktober 2021 dan memuat sembilan bab serta sembilan belas pasal.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…UU Cipta Kerja langsung menjadi objek judicial review, baik secara formal maupun materiil di Mahkamah Konstitusi. Beberapa problematik yang dimiliki UU Cipta Kerja tidak menyurutkan langkah legislator untuk kembali menerbitkan UU dengan metode omnibus law (Pratama et al, 2021). UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) adalah UU yang dibentuk dengan metode omnibus law kedua, yang resmi disetujui dan disahkan menjadi UU pada 7 Oktober 2021 dan memuat sembilan bab serta sembilan belas pasal.…”
Section: Pendahuluanunclassified