Kinerja PPN Di Indonesia Tahun 2011-2020

Sulfan, Sulfan

doi:10.31092/jpi.v5i2.1414

Cited by 5 publications

(5 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Study states that the performance of VAT for entrepreneurs and MSMEs, whether those with a turnover of more than 4.8 billion per year or those who are obliged to establish themselves as PKP in Indonesia is still not optimal, so there is a need for re-regulation or changes to the Law. Value Added Tax Law in the Regulatory Harmonization act (Sulfan, 2021).…”

Section: Discussionmentioning

confidence: 99%

The Determinant of Micro, Small, and Medium Tax Revenue on Tax Office Performance Moderated the Tax Target

Sofianti,

Indupurnahayu,

Aminda

et al. 2024

AJMA

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to analyze the factors that affect the performance of tax office and micro small medium enterprises (MSME) tax revenue. The research method used is quantitative. The data is collected by distributing questionnaires to 100 micro small medium enterprises (MSME). Data was processed by using Structural Equalling Modeling (SEM) and hypothesis testing using the SmartPLS (Partial Least Square) method. The results of the study on the determinants of tax revenue consisting of policies, socialization, the number of tax returns, turnover, and WP compliance in the implementation of tax obligations have a significant effect on micro small medium enterprises (MSME) tax revenue in Bogor Regency. The study also found that socialization of policies and regulations for MSME needs to be improved in order to optimize tax office performance and tax revenue. In addition, the number of registered taxpayers is not balanced with the total number of MSME, moreover the taxpayer of MSME is dominated by the micro scale. Implications for tax office performance that cause socialization and to micro small medium enterprises (MSME) are not optimal. By understanding tax policies and regulations for MSMEs it is hoped that compliance and awareness of MSME taxpayers in fulfilling their tax obligations.

show abstract

Section: Discussionmentioning

confidence: 99%

The Determinant of Micro, Small, and Medium Tax Revenue on Tax Office Performance Moderated the Tax Target

Sofianti,

Indupurnahayu,

Aminda

et al. 2024

AJMA

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Namun, kinerja PPN Indonesia di tahun 2018 masih lebih baik jika dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina, akan tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura dan Thailand (data terdapat pada lampiran 2). Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja PPN di Indonesia, salah satunya adalah batasan omzet bagi pengusaha kecil dalam PPN yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya (Sulfan, 2020). Selain menurunkan kinerja PPN, batasan omzet bagi pengusaha kecil juga mengakibatkan timbulnya fenomena bunching atau menahan omzet, di mana para pengusaha akan berusaha menghindari status sebagai PKP dengan cara mendirikan perusahaan baru sehingga peredaran usaha terpecah dan terus berada di bawah batasan yang telah ditetapkan (Lockwood, 2015).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Kajian Reverse Charge Mechanism Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Badan: Proposal Untuk Indonesia

Sagala

Wijaya

2022

Jurnal Pajak dan Keuangan Negara

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pemberlakuan reverse charge mechanism dalam transaksi antar daerah pabean di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya batasan PKP menyebabkan adanya unsur subjektivitas dalam PPN, kurang terealisasinya netralitas PPN akibat dari tidak meratanya pengukuhan PKP dan menimbulkan fenomena bunching. Hal ini menyebabkan penerimaan PPN suatu negara kurang maksimal. Reverse charge mechanism ini merupakan mekanisme sekunder ketika penjual atau pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Mekanisme ini hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan dari penerapan batasan PKP. Mekanisme ini mencegah celah atau peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran PPN dengan memilih lawan transaksi berupa pengusaha non-PKP. Mekanisme ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga netralitas PPN karena wajib pajak tidak lagi memiliki pilihan dalam mengonsumsi BKP dan/atau JKP yang sama, baik penjualnya PKP ataupun non PKP. Reverse charge mechanism ini juga menambah data bagi Direktorat Jenderal Pajak sehingga tax avoidance maupun tax evasion, yang dilakukan wajib pajak badan dapat teratasi. Bagi konsumen non-PKP, pajak yang disetorkan ke kas negara tidak dapat dikreditkan, namun dapat dibebankan. Hal ini tentu akan meningkatkan biaya administrasi dan kepatuhan. Adanya biaya ini akan mengurangi profit bagi non PKP, sehingga mereka akan berfikir untuk menjadi PKP, sehingga dapat mengkreditkan PPN. Konsumen juga akan terlepas dari risiko tanggung jawab renteng. Wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan. Sehingga pengawasan reverse charge mechanism menjadi semakin mudah dengan mengawasi akun asset, atau beban yang ada di laporan keuangan.

show abstract

“…Dalam penelitiannya, Bapak Sulfan menggunakan model rasio C-efficiency PPN dan rasio VAT Revenue (VRR). Beliau menyebutkan bahwa rata-rata potential loss akibat dari pengecualian barang atas jasa yang tidak dikenai PPN selamat tahun 2016-2019 adalah sebesar Rp62,37 triliun (Sulfan, 2021). Sedangkan potential loss akibat dari pemberian fasilitas PPN dibebaskan dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata Rp21,49 setiap tahunnya.…”

Section: Penyebab Barang Kebutuhan Pokok Dan Jasa-jasa Tertentu Menja...unclassified

Barang Kebutuhan Pokok Dan Jasa-Jasa Tertentu Menjadi Barang Dan Jasa Kena Pajak Di Dalam UU HPP: Meninjau Penyebab Dan Dampak

Siregar

Budiarto²

2022

JPI

View full text Add to dashboard Cite

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengelompokkan barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu sebagai barang dan jasa kena pajak yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Hal ini mengubah peraturan sebelumnya, yakni Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu sebagai bukan objek pajak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab dan dampak perubahan pengelompokkan barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pengelompokkan pada barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu disebabkan oleh perwujuduan dari langkah pendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan sosial, kebutuhan kebijakan yang adil dan tepat sasaran sebagai respon dari dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung di Indonesia, dan beberapa penyebab pendukung lainnya. Sedangkan dampak yang terjadi akibat dari perubahan pengelompokkan barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu, yakni pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dan timbulnya kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang bergerak di bidang barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp4,8 milyar.

show abstract

Kinerja PPN Di Indonesia Tahun 2011-2020

Cited by 5 publications

References 1 publication

The Determinant of Micro, Small, and Medium Tax Revenue on Tax Office Performance Moderated the Tax Target

The Determinant of Micro, Small, and Medium Tax Revenue on Tax Office Performance Moderated the Tax Target

Kajian Reverse Charge Mechanism Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Badan: Proposal Untuk Indonesia

Barang Kebutuhan Pokok Dan Jasa-Jasa Tertentu Menjadi Barang Dan Jasa Kena Pajak Di Dalam UU HPP: Meninjau Penyebab Dan Dampak

Contact Info

Product

Resources

About