Kode Etik Akuntan Publik Dalam Kaidah Fikih Muamalah

Abstract

Penelitian ini bertujuan mampu memberikan kontribusi untuk menentukan keputusan dalam dilema etis seorang auditor yang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih muamalah. Kaidah-kaidah fikih yang dibahas dalam artikel ini adalah niat syarat seluruh amal seorang auditor, hukum perantara sama dengan hukum tujuan seorang auditor, hukum asal muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarang, serta hukum mendahulukan menolak mafsadat daripada mengambil manfaat. Pendekatan dalam perumusan pemikiran ini menggunakan studi kepustakaan dengan membandingkan antara tokoh Islam yang menerapakan kaidah fikih muamalah dalam kehidupan sehari-harinya dengan kasus auditor yang kurang menerapkan kaidah fikih muamalah dalam pekerjaannya dan berfokus pada literatur primer. Dari perbandingan tersebut peneliti memberikan argument mengapa auditor harus menerapkan kaidah fikih muamalah dalam menjalankan tugasnya. Esensi perihal etis sangat penting dalam akuntansi terutama dalam rangka pengembangan dan peningkatan peran profesi akuntan untuk dapat bertindak secara profesional.Kata Kunci: Audit, Etika, Fikih, Standar

Kode Etik Akuntan Publik Dalam Perspektif Pedoman Fundamental Islam

“…Auditor muslim sebagai AP harus mengimplementasikan kaidah fiqih muamalah dalam menjalankan tugas profesionalnya. Fiqih muamalah mengatur interaksi antar manusia (sebagai makhluk sosial) yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT beserta dengan kelima hukum Islam di atas (Bastina, 2020).…”

“…Melihat mayoritas auditor bukan dari kalangan yang memahami hukum Islam serta ilmu fiqih sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan dilema tersebut (Iswanaji & Wahyudi, 2017). Namun, kaidah fiqih muamalah memudahkan auditor untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah dilema etis (Bastina, 2020). Oleh sebab itu, penelitian ini berargumen bahwa perlu adanya internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kode etik profesi AP dan komitmen setiap AP untuk mengimplementasikannya selama menjalankan aktivitas profesinya.…”

Fastabiq al-khairat: Wujud Etika Profesi Berkeadilan

“…Ataukah menggugurkan niat baik demi tujuan tertentu atau kepentingan tertentu, yang menghasilkan perilaku tidak etis. Konsep niat disini pada akhirnya secara alamiah berhubungan secara langsung dengan perilaku etis sebagai nilai inti atau dasar dan menjadi syarat amal seorang akuntan (Bastina et al, 2020).…”

Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip): Meneladani Sifat Rasulullah Saw

“…Menurut BPKP yang dikutip dalam Modul Kode Etik dan Standar Audit pada tahun 2014, pengertian objektivitas adalah bahwa auditor bertindak tegas dalam melakukan pengawasan, harus mampu menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam melakukan proses pengumpulan, evaluasi, dan pengolahan data/informasi yang terkait dengan auditee, serta dapat melakukan penilaian yang seimbang terhadap semua situasi yang relevan. Auditor diharapkan dapat terhadap konflik kepentingan yang mungkin terjadi saat menjelankan tugas (Bastina et al, 2020). Prinsip ketiga adalah Kerahasiaan.…”