Komunikasi Publik Pemerintah Republik Indonesia terkait Pandemi Covid-19 di Indonesia

Abstract

Penelitian ini berusaha mengevaluasi komunikasi publik Pemerintah Republik Indonesia terkait pandemi Covid-19 di Indonesia dari perspektif para jurnalis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dengan menggunakan teori sistem dan excellence theory Grunig sebagai kerangka teoretis, penelitian ini mencoba memahami bagaimana pemerintah sebagai organismee hidup berinteraksi dengan lingkungannya dan mengidentifikasi strategi kehumasan yang dipakai dalam berkomunikasi kepada para pemangku kepentingan terkait pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai focus group discussion (FGD) dan big data analysis (BDA) sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam pola komunikasi krisis pemerintah. Hal ini didorong oleh adanya perubahan kepemimpinan di lembaga terkait dan pergeseran pola komunikasi yang awalnya bersifat militeristik menjadi nonmiliteristik. Namun demikian, beberapa masalah masih didapati dalam komunikasi pemerintah tersebut, di antaranya, masih ditemukannya ego sektoral, inkonsistensi pesan yang dikirimkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, penggunaan symbol rujukan yang tidak universal, banyaknya aspek seremonial yang tidak perlu, dan kesenjangan antara perumusan dan realisasi ide serta pelibatan para pemangku kepentingan dalam semangat volunterisme.This study seeks to evaluate the public communication of the Government of the Republic of Indonesia regarding the Covid-19 pandemic in Indonesia from the perspective of journalists as government partners in conveying messages to the public. Using Grunig's systems theory and excellence theory as a theoretical framework, this study tries to understand how the government as a living organisme interacts with its environment and identifies the public relations strategy used in communicating with stakeholders regarding the pandemic. This study employed a qualitative approach using focus group discussions (FGD) and big data analysis (BDA) as data collection techniques. The results showed a change in the government's crisis communication pattern. This is driven by a change in leadership in related institutions and a shift in communication patterns from militaristic to non-militaristic. However, several problems are still found in the government's communication, including the finding of sectoral egos, inconsistency of messages sent by government institutions, the use of non-universal reference symbols, many unnecessary ceremonial aspects, and the gap between formulation and realization of ideas and involvement of stakeholders in the spirit of voluntarism.

Pengaruh Kompetensi dan Komunikasi Pelaksanaan Work From Home terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Masa Pandemi Covid-19

“…Situasi pandemi Covid-19 di Sumatera Utara sangat mempengaruhi pelayanan publik yang menjadi kurang maksimal. Birokasi diciptakan sebagai upaya pelaksaan administrasi dalam pelayanan public (Sukandar et al, 2022). Selain itu juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses setiap layanan dan perlindungan (Rezeki et al, 2020;Kusumawati et al, 2021).…”

Strengthening Government and Community Institutions in Disaster Communication in Kesugihan Sub-District, Cilacap District: Lessons from the COVID-19 Pandemic

“…Scholars [5] take inventory of these issues, including sectoral egos, the inconsistency of messages sent by government institutions, the use of non-universal reference symbols, many unnecessary ceremonial aspects, and the gap between the formulation and implementation of ideas and stakeholder participation in the spirit of voluntarism.…”