Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan Dan Upaya Penyelesaiannya

Abstract

Perubahan fungsi sebagian kawasan hutan di Kabupaten Maros menjadi kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) membawa dampak tersendiri bagi aktivitas masyarakat sekitar kawasan yang dapat memicu terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui konflik yang terjadi dalam pengelolaan TN Babul serta upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan TN Babul terkait dengan tata batas kawasan dan pemanfaatan sumberdaya alam hutan (SDAH) yang terdapat di dalamnya. Konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi dan pemberian informasi yang kurang benar dan lengkap terkait tata batas kawasan hutan dan pemanfaatan SDAH, belum efektifnya kegiatan sosialisasi kebijakan taman nasional, serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar kawasan TN Babul. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya konflik yang lebih luas adalah dengan melakukan komunikasi dan dialog dengan masyarakat, melakukan sosialisasi kebijakan Taman Nasional dan mendetailkan kegiatan-kegiatan pada setiap zona TN Babul dengan tetap memperhatikan kondisi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kata kunci: TN Babul, konflik batas, konflik pemanfaatan SDAH, penyelesaian konflik

Conflict Mapping of Gunung Ciremai National Park in Cisantana Village, Cigugur, Kuningan, West Java

“…Kemudian dilanjutkan oleh Hakim, Murtilaksono & Rusdiana (2016) bahwa dalam penyelesaian konflik di TNGHS terdapat 3 (tiga) agenda yang harus dilakukan secara bertahap dimana satu sama lain saling berhubungan, yakni agenda tenurial dan lingkungan, agenda pembangunan wilayah terhadap kebijakan penggunaan lahan dan fisik tutupan lahan, serta agenda mitigasi yang merupakan konsekuensi terhadap apapun yang diputuskan atau disepakati pada kedua agenda sebelumnya. Konflik yang sering terjadi di Kawasan Taman Nasional Bantimurung antara pemerintah dan masyarakat adalah konflik mengenai tata batas kawasan dan konflik yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan hutan (Kadir et al, 2013). Selain konflik dengan masyarakat, seiring dengan adanya otonomi daerah konflik juga muncul antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaannya seperti yang terjadi di Taman Nasional Kerinci Seblat, belum lagi ada tekanan dari dunia internasional (Bank Dunia dan IMF) dan juga Lembaga atau NGO internasional (Kausar, 2010).…”

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN GAJAH SUMATERA (Elephas maximus sumatranus) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

“…Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Gajah mati dan Gajah Mulya, menyebabkan masyarakat tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai, sehingga sebagian besar responden hanya bekerja sebagai petani. Masyarakat yang sebagian besarnya berprofesi sebagai petani cenderung sangat bergantung pada sumber daya lahan yang ada di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Kadir, Nurhaedah, & Purwanti, 2013).…”

Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)

“…Legal pluralism kepemilikan hutan karena perbedaan penggunaaan hukum kepemilikan hutan. Pemerintah menggunakan hukum negara dengan menetapkan KPHP sebagai hutan negara, tetapi masyarakat menggunakan hukum adat yang diturunkan secara turun-temurun dengan batas alam seperti gunung, sungai bukit dan lainnya (Kadir ., 2013 hutan. Masyarakat adat bahkan menganggap negara tidak lebih berhak terhadap hutan, karena masyarakat adat telah tinggal di sekitar hutan sejak belum berdirinya negara ini, sehingga ketika negara mengambil hutan/tanah ulayat hal tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat adat di Nagari Bonjol.…”