Perubahan fungsi sebagian kawasan hutan di Kabupaten Maros menjadi kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) membawa dampak tersendiri bagi aktivitas masyarakat sekitar kawasan yang dapat memicu terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui konflik yang terjadi dalam pengelolaan TN Babul serta upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan TN Babul terkait dengan tata batas kawasan dan pemanfaatan sumberdaya alam hutan (SDAH) yang terdapat di dalamnya. Konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi dan pemberian informasi yang kurang benar dan lengkap terkait tata batas kawasan hutan dan pemanfaatan SDAH, belum efektifnya kegiatan sosialisasi kebijakan taman nasional, serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar kawasan TN Babul. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya konflik yang lebih luas adalah dengan melakukan komunikasi dan dialog dengan masyarakat, melakukan sosialisasi kebijakan Taman Nasional dan mendetailkan kegiatan-kegiatan pada setiap zona TN Babul dengan tetap memperhatikan kondisi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kata kunci: TN Babul, konflik batas, konflik pemanfaatan SDAH, penyelesaian konflik

No abstract