Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama

Abstract

The Concept of Joint Assets and its Implementation in the Religious Court. Legislation in Indonesia stipulates that any property acquired during marriage becomes joint property of husband and wife, without distinguishing who works and who registered the property. If the marriage come to an ends, either through death or divorce, the property must be divided equally. In general, this study found that a panel of judges in the religious court division decided a case of the distribution of joint property is not outside of the statutory rules. Since no agreement or reconciliation had been made by the husband and wife in dispute about the portion of the division of their property, the judge decided that the joint property be divided in the same amount. However, if there is an agreement between husband and wife, the division of the joint property will be based on that agreement.Keywords: community property, Compilation of Islamic Law, judgment, Court of Religion.Abstrak: Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama. Perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dijadikan sebagai harta bersama suami isteri, tanpa membedakan siapa yang bekerja dan harta itu terdaftar atas nama siapa. Apabila perkawinan itu berakhir, baik karena kematian maupun karena perceraian, maka harta tersebut harus dibagi dua sama banyak nilainya. Penelitian ini menemukan data bahwa secara umum majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan perundang-undangan tersebut. Selama tidak ada kesepakatan atau perdamaian yang dibuat oleh suami dan isteri yang bersengketa tentang porsi pembagian harta bersama, majelis hakim memutuskan harta bersama tersebut dibagi sama banyak. Namun, apabila terdapat kesepakatan antara suami dan isteri, pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan yang mereka buat.Kata Kunci: harta bersama, Kompilasi Hukum Islam, putusan hakim, Pengadilan AgamaDOI: 10.15408/ajis.v12i1.980

Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan

“…Dengan semata telah terjadinya akad nikah maka secara otomatis terjadi harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam menetapkan harta hasil pencarian suami istri merupakan harta pribadi, (Mesraini, 2012) (Mesraini, 2012) Harta yang berasal dari pencarian istri dapat menjadi harta bersama atas keridhaannya dibuat perjanjian menetapkan harta yang diperoleh istri dalam perkawinan menjadi harta bersama suami-istri. Bila harta hasil pencarian istri dijadikan modal usaha suami istri, maka harta bersama dapat terjadi dengan adanya syirkah dalam perkawinan.…”

“…Kondisi saat ini yang sumber ekonomi keluarga banyak dibantu oleh hasil pencarian istri, ketentuan harta bersama dibagi dua perlu dilakukan perubahan. (Mesraini, 2012) Pembahagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri yang diatur Kompilasi Hukum Islam, dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan, (Hamdi, 2018) mengingat realitas kehidupan keluarga di beberapa daerah di Indonesia, ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga, dalam hal ini para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan. (Manan, 2012: 129) Ketentuan pembahagian harta bersama dibagi dua, tidaklah mutlak dalam penyelesaian harta bersama, (UU perkawinan Pasal 36) partisipasi istri dalam mewujudkan harta bersama keluarga dapat menjadi pertimbangan khusus bagi hakim.…”

“…Menganalisis putusan hakim tentang pembahagian harta bersama dalam perkawinan, berdasarkan penelitian yang dilakukan Mesraini (Mesraini, 2012) dari enam belas putusan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini diketahui bahwa putusan pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan KHI yang menghendaki pembagian bagi suami dan isteri dengan membagi dua sama banyak nilainya, baik dalam kasus suami dan istri yang sama-sama bekerja maupun salah satu pihak yang bekerja. Selain itu, hakim juga memutuskan pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan atau perdamaian.…”

“…Ketentuan mengenai harta bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum bisa mengkaver pelbagai kasus yang terjadi dewasa ini. (Mesraini, 2012) Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan hukum memberikan rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan KESIMPULAN Supaya peralihan harta milik pribadi berubah menjadi harta bersama dalam perkawinan, maka harus dilakukan kegiatan (ikhtiar tidak secara ijbari) yang mengakibatkan harta dapat berubah status menjadi harta bersama dalam perkawinan. Minimal dapat dilakukan setelah terjadi akad nikah, oleh suamiistri melafazkan niat bahwa harta pencarian mereka menjadi harta bersama dalam perkawinan.…”

Marriage Law in Religious Court: Regulation and Decision on Marital Property in Sustainable Legal Development

“…The court will decide the case that has been filed in the lawsuit, such a procedural which is the basic reference for the in deciding the case (Mesraini, 2012), but the child's rights have not received justice that makes the child safe in carrying out life in the future as decided on the case as stated (Cingranelli et al, 2023) Several decisions in the same case or case have different court decisions which for the author are interested to be discussed, especially regarding the (Kapelle, 2022) of marital property decisions and placement of children's rights which is the main polemic in research and digging deeper related to several policies in court decisions that place marital property and discourse on children's rights after divorce (Koumoutzis, 2023).…”