Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi beberapa konsep yaitu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila. Selain itu, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan asas equality before the law. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh undangundang. Untuk selanjutnya, konsep pembentukan perundang-undangan dibentuk oleh pemegang kekuasaan yang sah, yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi. Kata Kunci: konsep, peraturan perundang-undangan.

Determinan Kualitas Audit Dengan Tenure Audit Sebagai Variabel Moderasi

“…Menurut Agoes (2012) dalam mengambil keputusan atau tindakan seorang auditor memiliki sikap yang tidak dalam pengaruh pihak lain dan tidak memihak kepada siapapun merupakan pengertian dari independensi. Arens & Loebbecke (2008) dan Febriansyah (2016) menjelaskan akuntan publik perlu terbebas dari suatu hubungan dan tidak memihak kepada siapapun atas problem yang dialaminya sehingga menciptakan sikap yang nertral dan terhindar dari konflik kepentingan dalam proses audit.…”

Analisis Kesalahan Tata Kelola Rupbasan

“…Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) merupakan negara hukum yang membutuhkan konsep dalam membentuk hukum (Febriansyah, 2016;Hidayat, 2016). Indonesia yang menganut dasar negara yaitu Pancasila mempunyai maksud dan tujuan tertentu, maksud dan tujuan itu merupakan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.…”

Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Penggunaan Doping Altet Di Indonesia

“…Pada tataran praktis, hukum perlu mempertimbangkan nilainilai etis, agar dalam penerapannya dapat diterima oleh semua komponen masyarakat (Syariah, 2008). Asas hukum merupakan landasan atau latar belakang dari lahirnya peraturan perundangundangan, atau merupakan dasardasar pemikiran yang umum dan abstrak, serta di dalamnya terkandung nilai-nilai etis, sehingga peraturan yang lahir nantinya mengandung nilai-nilai etis (Febriansyah, 2016).…”

“…Pendekatan hukum progresif tidak bisa mengabaikan keadaan hukum formil yang berlaku, sehingga hukum formil di Indonesia harus sesuai dengan asas-asas hukum (Rasul, 2009). Dalam teori perundang-undangan terdapat asas-asas hukum yang harus dipatuhi dalam pembuatan undangundang (Febriansyah, 2016)…”