Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung

Abstract

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak masyarakat adat di masyarakat pesisir di Provinsi Lampung ialah hak rumpon sebagai hak ulayat laut. Rumpon laut secara bahasa merupakan jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Saat ini eksistensi rumpon laut terancam keberadaannya karena untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata oleh Pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir. Tulisan ini melakukan pengkajian atas hak masyarakat hukum atas hak ulayat rumpon di Provinsi Lampung dengan fokus penelitian pada eksistensi hak ulayat laut rumpon pada masyarakat Lampung dan perlindungan konstitusional atas hak ulayat rumpon laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode socio-legal yang melakukan kajian terhadap aspek hukum dalam ranah das sollen dan das sein.Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the respect and recognition on customary law community units and their traditional rights as long as they still exist. One of the rights of indigenous peoples in coastal communities in Lampung Province is rumpon’s right as the ulayat right of the sea. Literaly, Rumpon laut is a type of fishing gear installed in the sea, both the shallow and the deep one. Currently the existence of rumpon laut is threatened because the maintenance is not supported by concrete actions by the Government and coastal communities. This paper conducts an assessment of the community’s right on customary rights of rumpon laut in Lampung Province. This paper focuses on the existence of the ulayat right of rumpon laut in Lampung and the constitutional protection of the ulayat right of rumpon laut. The research method used is a sociolegal method that studies the legal aspects in the realm of das sollen and das sein.

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat

“…Asas dan asas tersebut erat kaitannya dengan tujuan mewujudkan sistem perekonomian nasional sehingga tercapai pembangunan nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi secara nasioanal memiliki tujuan menciptakan harmonisasi hubungan pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan dengan pihak masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan infrastruktur ataupun dalam suprastruktur pembangunan (Redi et al, 2018;Laturette, 2021). Nasir et al (2021) memberikan contoh pembangunan tersebut diantaranya adalah menciptakan harmonisasi antara pelaku usaha dengan pihak masyarakat, hubungan yang terjalin mencakup juga memberi peluang bagi pengusaha sebagai pemeran utama dalam program pembangunan, sedangkan pemerintah sebagai pihak yang memberikan kuasa, pengarahan, menata serta mendukung bagi pembangunan tersebut.…”

Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat

“…Salah satu kearifan lokal Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir ialah sistem rumpon sebagai hak ulayat laut. Akan tetapi eksistensi kearifan lokal rumpon laut ini terancam keberadannya karena tidak didukung tindakan aktual pemerintah (Redi et al, 2017)…”

Pengelolaan Perikanan Perairan Darat Berbasis Hak Di Sungai Sebangau, Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah

“…Bentuk-bentuk pengelolaan perikanan berbasis hak tertentu dapat ditemukan di berbagai perairan Indonesia. Kajian-kajian yang mengulas pengelolaan berbasis hak ulayat pada perikanan laut di dapat ditemukan di antaranya dalam laporan Solihin & Satria (2007); Redi et al (2017); dan Prasetyo (2019) dengan lokasi studi di Lombok Utara, Lampung, dan Maluku Tengah. Sementara itu, contoh pembahasan penelitian mengenai pengelolaan perikanan dan kelautan berbasis hak ekonomi, sosial, dan budaya di Aceh dapat ditemukan pada studi Daudy (2015).…”