Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang

Abstract

The study elaborated on the construction of “conflict of legal norms” in constitutional review scheme. There are eleven problems as result of this study, which include: The ideology of the state “Pancasila” as a standard review of “conflict of legal norms” act against 1945 constitution; Constitutional court has a review of act passed before and after 1945 Constitution amendment with standard of 1945 constitution; 1945 constitution is “the living constitution” for the enforcing of law and justice; Constitutional court has authority to review of act against 1945 constitution by vertical and horizontal perspective; enforceability aspect of constitutional review is a part of material review, not formal review; the meaning of “conflict of legal norms” must be comprehend elaborated in the decisions to enforcing of law and justice; Constitutional Court does not used priority of the original intent interpretation and remained unfulfilled of other model interpretation if original intent interpretation caused ineffectiveness of constitution; non constitution be permitted for the formal review, but in material review is not implement; “nemo judex idoneus in propria causa” of procedural law principle can remained unfulfilled by “ius curia novit” principle to promote of the 1945 constitution; the formal review of “conflict of legal norms” can remained unfulfilled by utility principle to priority of legal substance; the retroactive decision caused legal uncertainly.

Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022

“…Keterkaitan Pancasila dengan sistem dan hirarki peraturan perundangundangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa "Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam negara" (Purwadi et al, 2015). Ketentuan tersebut menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum, filosofis, dan ideologis negara, sehingga muatan materi dalam ketentuan hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Eksistensi pancasila sebagai norma dasar juga diakui dalam UUD 1945 (UUD 1945) alinea keempat pembukaan, yaitu UUD 1945 dalam sistem dan hirarki hukum Indonesia disebut sebagai "Hukum Dasar" (Lailam, 2014).…”

Pendidikan Kewarganegaraan : Analisis Atas Paham Nasionalisme dan Konsep Persatuan

“…Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik" (UUD, 1945;Lailam, 2014). Dari sini dapat disimak bahwa manusia Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.…”

“…Karena itu sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara itu dilandasi rasa cinta kepadan bangsa dan tanah airnya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari sinilah kita mengetahui bahwa gagasan persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan peraturan Indonesia (Lailam, (2014).…”

“…Dalam rangka menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, negara membuat Undang-Undang dan melaksanakannya serta menghukum mereka yang mencoba melanggarnya. Undang-Undang yang dibuat merupakan salah satu sarana untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa (Lailam, 2014). Sarana ini dipakai negara untuk memajukan kesejahteraan umum.…”

“…Dalam Pasal 34 UUD 1945 dikatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" (UUD, 1945;Lailam, 2014). Maksudnya orang yang miskin dan anak-anak yang tidak mendapat perhatian dari masyarakat juga menjadi warga negara dan dilindungi oleh negara.…”