Major issues in Indonesia's urban land development

Firman, Tommy

doi:10.1016/j.landusepol.2003.04.002

Cited by 72 publications

(54 citation statements)

References 18 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Until recently development activities to improve slums and squatters in the river basin areas are usually project-based, often donor-driven, and with limited involvement of people living in the areas (Firman, 2004). Beneficiaries of the projects are usually poor, working in the informal sectors, and often without legal status over their settlements.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

COMMUNITY ENGAGEMENT WITH URBAN RIVER IMPROVEMENT: THE CASE OF YOGYAKARTA CITY (Melibatkan Masyarakat dalam Memperbaiki Lingkungan Sungai Perkotaan : Kasus Kota Yogyakarta)

et al. 2017

View full text Add to dashboard Cite

The restoration of urban rivers has shifted from predominantly physical and ecological to community oriented social and economic improvement. Community engagement is needed in the people approach of development. Information sharing and public consultation are not enough. A case study among the riverside communities living in Yogyakarta city indicated that these communities need to move out of poverty and destitution through coaching and mentoring by various experts, and at the same time they would assure the ecosystem functioning of urban rivers.. Keywords: community engagement, riverside communities, urban rivers, Yogyakarta city. Abstrak Restorasi sungai-sungai perkotaan telah bergeser dari peningkatan fisik dan ekologis menjadi lebih berorientasi pada sosial dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan dalam pendekatan manusiawi pembangunan. Pemberian informasi dan konsultasi public tidak cukup studi kasus pada komunitas-komunitas yang hidup di pinggir sungai di kota Yogyakarta menunjukkan bahwa komunitas tersebut perlu mengentaskan diri dari kemiskinan dan keterbelaknagn dengan bantuan ahli, dan pada saat yang sama menjaga fungsi ekosistem sungai-sungai perkotaan.Kata kunci: sungai perkotaan, masyarakat pinggir sungai, keterlibatan masyarakat, kota Yogyakarta.

show abstract

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

COMMUNITY ENGAGEMENT WITH URBAN RIVER IMPROVEMENT: THE CASE OF YOGYAKARTA CITY (Melibatkan Masyarakat dalam Memperbaiki Lingkungan Sungai Perkotaan : Kasus Kota Yogyakarta)

et al. 2017

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Salah satu instansi yang dapat berperan dalam mendukung pengendalian pemanfaatan ruang adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Firman (2004) menyebutkan bahwa dinamika perubahan lahan banyak dipengaruhi oleh kebijakan BPN dalam perizinan pengusahaan lahan.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Penggunaan Lahan Dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bogor

Dani

2017

tataloka

View full text Add to dashboard Cite

Abstrak: Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merumuskan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Analisis spasial digunakan untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan lahan, kepemilikan lahan, izin lokasi, dan evaluasi penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang. Metode Skalogram digunakan untuk menentukan tingkat hirarki wilayah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi inkonsistensi penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang diperoleh dari analisis data lapang. Perumusan arahan pengendalian pemanfaatan ruang diperoleh dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,33% dari penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bogor belum terlaksana dan masih bisa diarahkan agar sesuai dengan rencana pola ruang, sisanya 38,06% adalah sesuai dan tidak sesuai 10,62%. Faktorfaktor yang menyebabkan inkonsistensi tersebut adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya perizinan, kebutuhan tempat tinggal, adanya fasilitas umum dan aksesibilitas, penggunaan lahan telah ada sebelum rencana pola ruang ditetapkan, berpindahnya kepemilikan lahan, dan fasilitas pertanian kurang mendukung. Implikasi dari hasil ini perlu untuk menerapkan empat instrumen pengendalian, diantaranya adalah perizinan, peraturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, dan sanksi. Selain itu, perlunya sosialisasi kebijakan serta pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berkala.Kata kunci: arahan pengendalian, inkonsistensi, penggunaan lahan, rencana pola ruang Abstract: The main purpose of this study was to formulate the control direction of spatial usage in Bogor Regency. The spatial analysis used to obtain information on land use, land ownership, location permits, and evaluation of land use on spatial pattern plan. Schallogram method used to determine the level of the hierarchy of the region, and factors affecting the inconsistency of land use on spatial pattern plan obtained by the analysis of field data. Formulation of the directives controlling spatial utilization is obtained by descriptive analysis. The results showed that 51.33% of exsisting land use in Bogor Regency has not been done and still can be directed in order to conform with the spatial pattern plan, the remaining 38.06% was suitable and unsuitable 10.62%. The factors that cause such inconsistency were the lack socialization policy less, the absence of licensing, housing needs, public facilities availability and accessibility, lands of usage before defined spatial pattern plan, the transfer of land ownership, and sortage of agricultural support facilities. The implications of these results were necessary to apply four control instruments, those are licensing, zoning regulations, provision of incentives and disincentives, and sanctions. Besides, the need for policy dissemination and surveillance, monitoring and evaluation periodically.

show abstract

“…Cina mengalami proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat sehingga mengalami transformasi perkotaan-pedesaan, yang efeknya adalah mengubah konstuksi perekonomian Cina padahal diperlukan upaya mempertahankan lahan pertanian dan petani, produksi pangan, keamanan ekologi. Konversi lahan produktif di Indonesia banyak terjadi padadaerah perkotaan untuk keperluan perluasan perkotaan, industri dan fasilitas publik (Firman 2004). Perlu upaya inovasi dan kebijakan yang relevan tentang penggunaan lahan seperti mekanisme insentif, pembangunan usaha bersama, pembentukan pasar terpadu untuk pembangunan (Li et al 2014).…”

Section: Kerangka Teori Politik Tata Ruang Dan Perebutan Sumber Dayaunclassified

Struggle for Resources Water: Analysis Conflict and Politics of Spatial Planning

Hakim¹,

Kolopaking²,

Siregar³

et al. 2017

Sodality

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRACT Implementation of local government regulation on spatial planning in Pandeglang Regency faced many obstacles, such as conflict between residents and companies in the Village Cadasari, Pandeglang Regency. The purpose of this research is to identify struggle for resources and the involved parties as well as to analyze the failure factors of Pandeglang Local Government to implement the spatial policy. This study used a qualitative descriptive approach. The results of the study illustrated that there were conflicts between company’s pros and cons. company’ cons, led by kiyai (Islamic priest), were citizens and students whom negatively affected by the establishment of company that caused difficulties of water resources access for daily needs and irrigation. On the other hand, company’s pros were Cadasari and Sukaindah village apparatus and some residents who wished to get benefit from increased employment opportunities supported by the Government of Pandeglang. The conflict was caused by the Local Government of Pandeglang who didn’t act as regulator and conflict resolution mediator but defended the existence of company while ignored the spatial planning. This proved that spatial policy is not only about technical aspect but also political one. Keywords: Politic of spatial planning, conflict, local government, resources ABSTRAK Implementasi Perda RTRW Kabupaten Pandeglang menghadapi banyak kendala, diantaranya konflik antara warga dengan perusahaan di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik perebutan sumber daya air, pihak terkait dan alternatif solusinya serta menganalisis faktor penyebab kegagalan Pemda Pandeglang dalam melaksanakan kebijakan tata ruang. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan konflik terjadi antara pihak yang setuju pendirian perusahaan dan yang kontra. Pihak yang kontra perusahaan adalah warga, santri, dan kiyai yang mendapat efek negatif pendirian perusahaan berupa kesulitan akses sumber daya air dan irigasi sawah. Pihak yang pro perusahaan adalah aparatur Desa Cadasari, sebagian warga yang berharap memperoleh manfaat peluang kerja serta Pemda Pandeglang. Konflik tersebut disebabkan Pemda Pandeglang tidak menjadi regulator dan mediator penyelesaian konflik tapi cenderung memihak perusahaan dengan mengabaikan RTRW. Hal tersebut menunjukkan kebijakan tata ruang adalah political aspect bukan technical aspect. Kata kunci: Politik tata ruang, konflik, Pemda Pandeglang, sumberdaya

show abstract

Major issues in Indonesia's urban land development

Cited by 72 publications

References 18 publications

COMMUNITY ENGAGEMENT WITH URBAN RIVER IMPROVEMENT: THE CASE OF YOGYAKARTA CITY (Melibatkan Masyarakat dalam Memperbaiki Lingkungan Sungai Perkotaan : Kasus Kota Yogyakarta)

COMMUNITY ENGAGEMENT WITH URBAN RIVER IMPROVEMENT: THE CASE OF YOGYAKARTA CITY (Melibatkan Masyarakat dalam Memperbaiki Lingkungan Sungai Perkotaan : Kasus Kota Yogyakarta)

Analisis Penggunaan Lahan Dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bogor

Struggle for Resources Water: Analysis Conflict and Politics of Spatial Planning

Contact Info

Product

Resources

About