Mediasi: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia

Nurbaiti, Siti

doi:10.25105/prio.v2i1.321

Cited by 5 publications

(5 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Prinsip win-win solution yang dihadirkan melalui mediasi diharapkan dapat menanamkan rasa kepada para pihak agar yang menang tidak merasa menang maupun sebaliknya. Mediasi dianggap dapat menyelesaikan berbagai permasalahan atau kasus seperti kasus pidana (Hariyono, 2021), mendamaikan permasalahan rumah tangga (Hasym, 2018;Saladin, 2017), pertanahan (Arwana & Arifin, 2019;Dinata et al, 2021;Hasbi, 2020;Nansi, 2012;Nurahmin et al, 2021;Zulhelmi, 2022) Tahapan yang dilalui, yaitu: penetapan permohonan para pihak berdasarkan usulan mediator, pertemuan mediasi elektronik, tingkatan mediasi elektronik, dan proses mediasi dilakukan secara elektronik, dimulai dari pencatatan, penetapan mediator, penyerahan perkara, pemanggilan, penyerahan hasil, dan hingga penandatanganan perdamaian (Nisa, 2023).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi

Amrin

2023

j. pertanah.

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRAKIndonesia telah memasuki era industri 4.0 yang ditandai adanya disrupsi dari segala sektor. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyambut hal ini dengan berbagai transformasi digital untuk memenuhi kebutuhan layanan publik. Salah satu layanan publik yang belum dilaksanakan perubahan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik adalah mediasi. Tujuan penelitian ini adalah membahas urgensi kebutuhan mediasi elektronik dalam menunjang layanan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan kajian pustaka. Pendekatan analisis konten untuk mengetahui implementasi mediasi elektronik di luar penyelesaian kasus pertanahan dan urgensi penerapannya melalui analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mediasi elektronik dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 diiringi dengan perbaikan pada kelemahan dan ancaman yang dapat terjadi agar kendala-kendala yang ada dapat terminimalisir. Kementerian ATR/BPN belum memiliki peraturan atau pedoman secara khusus terkait penyelesaian kasus pertanahan secara elektronik. Mediasi elektronik mampu menyelesaikan permasalahan terkait ketidakhadiran para pihak yang berkasus. Kendala yang paling banyak ditemukan dalam implementasi mediasi elektronik seperti kualitas mediator dan jaringan internet yang belum merata. Solusi yang dapat diberikan adalah peningkatan kualitas mediator dan pembuatan pedoman penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi. ABSTRACTIndonesia has entered the industrial era 4.0 was marked by disruption from all sectors. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Republic Indonesia welcomed this with various digital transformations to meet the needs of public services. One of the public services that has not implemented a change from a conventional system to an electronic system is mediation. The purpose of this study is to discuss the urgency of the need for electronic mediation in supporting public services. The method used is descriptive qualitative with secondary data collection obtained from laws and regulations and literature review. A content analysis approach to find out the implementation of electronic mediation outside of resolving land cases and the urgency of its implementation through a SWOT analysis. The results of this study are that electronic mediation can be carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 accompanied by improvements to weaknesses and threats that can occur so that existing obstacles can be minimized. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Republic Indonesia does not yet have specific regulations or guidelines regarding the electronic resolution of land cases. Electronic mediation is able to solve problems related to the absence of the parties involved in the case. The most common obstacles found in the implementation of electronic mediation are the uneven quality of mediators and internet networks. Solutions that can be given are improving the quality of mediators and making guidelines for settling land cases through mediation.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi

Amrin

2023

j. pertanah.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Penggugat menuntut keadilan yang adil dan cepat. Namun, perselisihan biasanya diselesaikan melalui pengadilan, yang seringkali memakan waktu dan biaya (Nansi 2012).…”

Section: Mengoptimalkan Upaya Pencegahan Sengketa Pertanahan Demi Ter...unclassified

Mengoptimalkan Upaya Pencegahan Sengketa Pertanahan Demi Terutarakannya Sumatera Utara

Zulfikar,

Syamantha

2023

JLL

View full text Add to dashboard Cite

Land is one of the most important natural resources for human existence, more than just a place to live. This relationship includes the resources necessary for human survival. The prosperity of the people over land will be realized with the guarantee of proof of control of land rights. The issuance of proof of land rights is carried out to avoid land rights disputes that will occur in the community. In its regulation, the central government and local governments have the authority to provide legal certainty in the form of written evidence of control of a plot of land by the community. At the central government level, the authority is exercised by the National Land Agency, while at the local level it is delegated to the local government (Pemda) based on the principle of decentralization. So that in this study raises the formulation of the problem: (1) What are the factors that cause land disputes and how efforts can be made to optimize the prevention of land disputes This research is part of legal research. The method used is the normative juridical method, by examining the norms of legislation in the field of land disputes. Handling disputes in the land sector is a shared responsibility and authority between the National Land Agency (BPN) together with the Regional Government in accordance with statutory regulations. The position of the State Land Agency (BPN) as the only body or organization authorized to carry out the task of managing the land sector. BPN and local governments should work together in increasing their efforts to minimize land disputes. land dispute prevention efforts are an action taken to avoid land disputes between individuals or people with legal entities. Prevention efforts that can be done by the local government are the issuance of proof of rights for all people of North Sumatra, and launching pilot villages. Prevention efforts by the BPN are carried out by increasing the target of community land registration so that all land parcels are certified. AbstrakTanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberadaan manusia, lebih dari sekadar sebagai tempat tinggal. Hubungan ini mencakup sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Kemakmuran rakyat atas tanah akan terwujud dengan terjaminnya tanda bukti penguasaan hak atas tanah. Penerbitan tanda bukti hak atas tanah dilakukan untuk menghindari sengketa hak atas tanah yang akan terjadi di masyarakat.Didalam pengaturannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian hukum berupa bukti tertulis atas penguasaan sebidang tanah oleh masyarakat. Ditataran pemerintah pusat kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan di tingkat daerah di delegasikan kepada pemerintah daerah (Pemda) berdasarkan azas desentralisasi. Sehingga dalam penelitian ini menimbulkan rumusan masalah: (1) Apa Sajakah Faktor yang Menyebabkan Sengketa Pertanahan dan Bagaimana Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengoptimalkan Pencegahan Sengketa Pertanahan Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan meneliti norma-norma peraturan perundang-undangan dibidang sengketa pertanahan. Penanganan sengketa di bidang pertanahan merupakan tanggung jawab dan kewenangan bersama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama-sama dengan Pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai satu-satunya badan atau organisasi yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan bidang pertanahan.Sudah seharusnya BPN dan Pemda bersinergi dalam meningkatkan upayanya untuk meminimalisir sengketa pertanahan.upaya pencegahan sengketa pertanahan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari perselisihan pertanahan antara perorangan maupun orang dengan badan hukum. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemda adalah, penerbitan tanda bukti hak bagi seluruh masyrakat Sumatera Utara, dan mencanangkan desa percontohan. Upaya pencegahan oleh BPN dilakukan dengan meningkatkan target pendaftaran tanah masyarakat sehingga seluruh bidang tanah tersertifikatkan.

show abstract

“…Sebagai lembaga independen dan imparsial, BMAI menjalankan peran utamanya dengan penuh tanggung jawab dan integritas, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan terpercaya dalam industri asuransi. (Nurbaiti, 2016) Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan,(Siahaan, 2018) BMAI harus mengadakan beberapa penyesuaian agar ia dapat diterima sebagai LAPS yang diakui oleh OJK. Oleh karena itu, BMAI telah memperluas kegiatannya dengan fungsi penyelenggara arbitrase dan mengubah namanya menjadi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.…”

Section: Hasil Dan Pembahasan Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa...unclassified

Peran Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Bmai) : Analisis Proses Dan Sifat Putusan

LEGOWO,

ZABIDIN,

WIDYAWATI

2023

GARA

View full text Add to dashboard Cite

The aim of this study is to explore the process of insurance dispute resolution through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI) and the nature of its decisions. This research is conducted within the framework of normative juridical legal research, utilizing secondary data as the primary source. The obtained data is then analyzed using a qualitative normative data analysis method. The research findings reveal that the process of settling insurance claim disputes through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI) involves three main stages designed to provide effective and efficient alternative dispute resolution. These stages include mediation, adjudication, and arbitration. As for the nature of the decisions made by the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI), they are considered final and binding. In other words, the final and binding nature of these decisions requires all parties involved in the dispute to adhere to and execute the decisions.

show abstract

Mediasi: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia

Cited by 5 publications

References 0 publications

Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi

Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi

Mengoptimalkan Upaya Pencegahan Sengketa Pertanahan Demi Terutarakannya Sumatera Utara

Peran Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Bmai) : Analisis Proses Dan Sifat Putusan

Contact Info

Product

Resources

About