2017
DOI: 10.20886/jpsek.2017.14.2.101-118
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Mekanisme Akses Pada Hak Kepemilikan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti, Sumatera Selatan

Abstract: The interest of various parties on forest utilization access lead to the ambiguity of property rights due to user overlapping. This research explained the ambiguity factors of property rights from access mechanism and its ABSTRAKKepentingan berbagai pihak terkait akses pemanfaatan hutan mengakibatkan ketidakjelasan hak kepemilikan karena tumpang tindih pengguna. Penelitian ini menjelaskan faktor penyebab ketidakjelasan hak kepemilikan dari mekanisme akses dan kaitannya dengan konflik lahan. Peneliti menggunaka… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1

Citation Types

0
1
0
2

Year Published

2018
2018
2023
2023

Publication Types

Select...
5

Relationship

0
5

Authors

Journals

citations
Cited by 5 publications
(3 citation statements)
references
References 12 publications
0
1
0
2
Order By: Relevance
“…Kondisi ini sejalan dengan apa yang disampaikan Kartodihardjo (2013), terdapat tumpang tindih areal hutan adat dengan berbagai fungsi kawasan hutan dan areal yang sudah diberi ijin oleh pemerintah kepada pihak lain. Mekanisme hak yang tidak memperhatikan kondisi lapangan, mengakibatkan sengketa antara pihak luar yang memiliki izin usaha dengan masyarakat sebagai pemilik lahan yang diperoleh dari mekanisme struktur (Napitu et al 2017). Hak atas lahan yang terdapat pada masyarakat adat yang diatur secara turun-temurun, jika diabaikan dapat berpotensi konflik dan dapat mempercepat deforestasi (Zhang 2016;Pakniany et al 2017).…”
Section: Persepsi Masyarakat Tentang Kepemilikan Hutan Adatunclassified
“…Kondisi ini sejalan dengan apa yang disampaikan Kartodihardjo (2013), terdapat tumpang tindih areal hutan adat dengan berbagai fungsi kawasan hutan dan areal yang sudah diberi ijin oleh pemerintah kepada pihak lain. Mekanisme hak yang tidak memperhatikan kondisi lapangan, mengakibatkan sengketa antara pihak luar yang memiliki izin usaha dengan masyarakat sebagai pemilik lahan yang diperoleh dari mekanisme struktur (Napitu et al 2017). Hak atas lahan yang terdapat pada masyarakat adat yang diatur secara turun-temurun, jika diabaikan dapat berpotensi konflik dan dapat mempercepat deforestasi (Zhang 2016;Pakniany et al 2017).…”
Section: Persepsi Masyarakat Tentang Kepemilikan Hutan Adatunclassified
“…Oleh karena itu, tingkat pendidikan yang ada di Desa Sako Suban tergolong rendah. Rendahnya tingkat pendidikan berpotensi menimbulkan lambatnya proses dalam menyelesaikan suatu masalah/konflik (Napitupulu et al 2017). Rendahnya tingkat pendidikan anak juga dapat menggambarkan kecenderungan tingkat sosial dan ekonomi yang tergolong rendah ( Basrowi & Juariyah 2010;Wijayanti & Saefuddin 2012;Aryana et al 2016).…”
Section: Hasil Dan Pembahasan Karakteristik Petani Karet DI Sako Subanunclassified
“…Additionally, unlicensed conversion of forest areas for agricultural activities is a recognized consequence of escalating economic needs, driven by rising populations [5][6][7][8][9]. While some of this conversion arises from the deliberate expansion of migrant communities [10,11], some is also attributed to hereditarily existing customary claims [12]. Therefore, many countries have started to change their mindset and acknowledge the existence of communities in forest areas [13].…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%