Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang

Abstract

Sebagai aturan dasar atau pokok penyelenggaraan negara, tentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat norma hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan landasan operasional agar tujuan dan cita hukum negara Indonesia dapat tercapai. Dengan kata lain, norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar menjadi tiang pancang bagi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peran Undang-Undang Dasar yang krusial, sangat tidak memungkinkan bagi pembentuk Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan untuk mengandalkan ratio legis yang terputus dari pemahaman makna knstruksi norma hukum Undang-Undang Dasar itu sendiri. Hanya saja, dalam praktiknya kompromi politik cenderung menjadi tumpuan utama untuk menuangkan norma hukum dalam Undang-Undang Dasar di Undang-Undang. Inilah yang diyakini sebagai pembuka pintu masalah bagi miskonsepsinya sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ratio Legis dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi

“…Kondisi ini mengakibatkan penumpukan regulasi yang tidak efektif dan efisien, serta mungkin menyebabkan miskonsepsi tentang sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. 32 Sebab itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu diadopsi pendekatan progresif. Pendekatan ini harus diperhatikan kepentingan…”

The Legal Basis of Information Technology Based Cofinancing Services in Indonesia

“…This norm is the basis for the construction of lowerlevel laws and regulations, as well as the operational base and even the technical basis for policy making. For this reason, it is unlikely that the legislators or statutory regulations will only rely on the ratio legis, which is endorsed from understanding the meaning of the construction of legal norms in the Constitution (Anggraeni 2019). Legal norms in the law must flow into all legal rules in system of laws and regulations in Indonesia.…”

Analisis Pelaksanaan Permenkominfo No. 5/2020 terhadap Pasal 28f/1945 dan Maqashid Syariah

“…Undang-Undang Dasar memiliki peranan sentral di dalam penyelenggaraan negara. Bahkan, Undang-Undang Dasar merupakan titik pijak bagi politik hukum yang akan bertanggung jawab melahirkan sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara (Anggraeni 2019). Artinya adalah bahwa segala peraturan yang ada dibawah undangundang tidak boleh mengandung materi muatan yang bersifat kontradiktif terhadap UUD 1945.…”