"Menghidupkan" Undang-Undang Dasar 1945 Tanpa Amandemen

Abstract

This study examined why the Fifth Amendment of the 1945 Constitution was difficult and examined other ways to make the 1945 Constitution as a constitution that is living without any formal procedures. This was a normative legal study using statute, conceptual, sociological, political, and historical approaches. The findings indicated that the difficulty of reviving the 1945 Constitution through the Fifth Amendment is due the fact that the formal procedure for the amendment of the 1945 Constitution was rigid, the Fifth Amendment did not receive any political support, and the momentum of the amendment was not appropriate. Nevertheless, there are other possible ways to make the 1945 Constitution as a living constitution, i.e. through arrangement in legislations, through the interpretation of constitutional justices, and through constitutional convention.

Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

“…Meski pun memiliki implikasi yang baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun praktik ketatanegaraan tetaplah tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan suatu kewenangan dari organ negara. Hal ini dikarenakan, meski pada peruntukannya praktik ketatanegaraan membuat konstitusi menjadi lebih hidup (living constitution) (Hajri & Rahdiansyah, 2017), namun praktik ketatanegaraan bersifat temporal dan subjektif sehingga antar satu kurun waktu kepemimpinan dengan kepemimpinan selanjutnya dapat berubah-ubah. Hal ini lah yang sekiranya dapat berakibat pada tidak adanya kepastian hukum yang dapat dipegang (atau setidak-tidaknya dijadikan dasar) terkait dengan kewenangan Wakil Presiden yang terlalu bergantung kepada praktik ketatanegaraan.…”