Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan

Lubis, Zulkifli

doi:10.7454/ai.v29i3.3544

Cited by 17 publications

(17 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Dengan demikian, kearifan lokal secara substansial merupakan norma yang berlaku, diyakini kebenarannya, dan menjadi acuan masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Lubis, 2005).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“Wase Glee”: Dari Kearifan Hingga Kenaifan Lokal Para Peramu Hasil Hutan di Aceh

Nasution

2018

Umbara

View full text Add to dashboard Cite

Local wisdom remained as an important discourse in the society. It directs mutual awareness of selfworth and respect for a lofty and sustainable local cultural treasury. This article describes 'Wase Glee', the cultural knowledge of forest product utilization in Aceh. Wase glee is a manifestation of local wisdom which includes guidelines and taboos (adat meuglee: adat encroachment) in Gampong Alue Bieng, Aceh Utara District, Aceh Province.'Wase glee' has been examined in the provisions of Qanun, the sharia-based regulation that revitalizes and reinforces indigenous institutions in Aceh society. It encompasses perspectives and activities which contain customary values. Ironically, the recognition of customary institutions which are accompanied by various arrangements of community activities creates an arbitrary slit by those in the customary authority. This article also aims to discuss local wisdom in environmental management especially related to forest resources, and also how the authority contained in the qanun that should present wisdom for the life of the community, it becomes a naive fact that tends to be exploitative. This paper is presented based on data obtained by qualitative research methods. Primary data was obtained from field research via interview (indepth) with categoryinformants: ureung meuglee (forest encroachers), traditional elders, and related gampong officials. The narrative notion in this paper refers to the ethno-sciences approach as the axis of analytic nodes present in the overall exposure of this article.Keywords: Local Wisdom, Gatherer, Forest, Wase Glee, Ureung Meuglee AbstrakKearifan lokal adalah wacana penting dari kehidupan manusia yang hingga kini masih menjadi entitas sara budaya yang unggul dan menarik untuk diperbincangkan. Kearifan lokal mengarahkan kesadaran bersama manusia mengenai kepatutan diri dan penghargaan atas khasanah budaya lokal yang adiluhung dan lestari. Artikel memaparkan pengetahuan budaya peramu hasil hutan pada satu rumpun etnik di Indonesia, yaitu pada masyarakat Aceh yang mengenal Wase Glee (pemanfaatan hasil hutan) sebagai manifestasi kearifan lokal yang meliputi petunjuk anjuran dan pantangan (adat meuglee: adat merambah hutan) pada masyarakat Gampong Alue Bieng, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Adat wase glee dicermati dalam ketentuan Qanun, regulasi berbasis syariah yang merevitalisasi dan menguatkan kembali kelembagaan adat pada masyarakat Aceh, meliputi cara pandang dan aktivitas yang mengandung nilai-nilai adat. Ironisnya, pengakuan lembaga adat yang turut disertai dengan berbagai pengaturan kegiatan masyarakat menciptakan celah kesewenangan oleh mereka yang memangku kewenangan adat. Artikel ini juga bertujuan membahas tentang kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan terutama yang berhubungan dengan sumber daya hutan, dan juga bagaimana kewenangan yang terdapat dalam qanun yang semestinya menghadirkan kearifan bagi kehidupan masyarakat, justru menjadi kenyataan naif yang cenderung eksploitatif. Artikel ini disajikan berdasarkan data yan...

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

“Wase Glee”: Dari Kearifan Hingga Kenaifan Lokal Para Peramu Hasil Hutan di Aceh

Nasution

2018

Umbara

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Skenario 4 gambar 4 merupakan upaya menemukan berbagai ideologi terkait tata kelola sumber daya air dengan pendekatan kearifan lokal (Lubis 2005). Skenario tersebut merupakan sistem yang diharapkan dapat menguntungkan perusahaan dan warga yang kontra karena dapat menjadikan pengelolaan air dalam kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memungkinkan warga, pemerintah dapat menjadi bagian pemilik institusi dengan dikerjasamakan perusahaan sebagai investor dan manajemen.…”

Section: Alternatif Penyelesaian Konflikunclassified

Struggle for Resources Water: Analysis Conflict and Politics of Spatial Planning

Hakim¹,

Kolopaking²,

Siregar³

et al. 2017

Sodality

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRACT Implementation of local government regulation on spatial planning in Pandeglang Regency faced many obstacles, such as conflict between residents and companies in the Village Cadasari, Pandeglang Regency. The purpose of this research is to identify struggle for resources and the involved parties as well as to analyze the failure factors of Pandeglang Local Government to implement the spatial policy. This study used a qualitative descriptive approach. The results of the study illustrated that there were conflicts between company’s pros and cons. company’ cons, led by kiyai (Islamic priest), were citizens and students whom negatively affected by the establishment of company that caused difficulties of water resources access for daily needs and irrigation. On the other hand, company’s pros were Cadasari and Sukaindah village apparatus and some residents who wished to get benefit from increased employment opportunities supported by the Government of Pandeglang. The conflict was caused by the Local Government of Pandeglang who didn’t act as regulator and conflict resolution mediator but defended the existence of company while ignored the spatial planning. This proved that spatial policy is not only about technical aspect but also political one. Keywords: Politic of spatial planning, conflict, local government, resources ABSTRAK Implementasi Perda RTRW Kabupaten Pandeglang menghadapi banyak kendala, diantaranya konflik antara warga dengan perusahaan di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik perebutan sumber daya air, pihak terkait dan alternatif solusinya serta menganalisis faktor penyebab kegagalan Pemda Pandeglang dalam melaksanakan kebijakan tata ruang. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan konflik terjadi antara pihak yang setuju pendirian perusahaan dan yang kontra. Pihak yang kontra perusahaan adalah warga, santri, dan kiyai yang mendapat efek negatif pendirian perusahaan berupa kesulitan akses sumber daya air dan irigasi sawah. Pihak yang pro perusahaan adalah aparatur Desa Cadasari, sebagian warga yang berharap memperoleh manfaat peluang kerja serta Pemda Pandeglang. Konflik tersebut disebabkan Pemda Pandeglang tidak menjadi regulator dan mediator penyelesaian konflik tapi cenderung memihak perusahaan dengan mengabaikan RTRW. Hal tersebut menunjukkan kebijakan tata ruang adalah political aspect bukan technical aspect. Kata kunci: Politik tata ruang, konflik, Pemda Pandeglang, sumberdaya

show abstract

“…Pengetahuan lokal yang bersumber dari kebudayaan masyarakat dianggap memberi banyak solusi dalam pembangunan karena merupakan hasil 'belajar' dari masyarakat lokal dalam mesikapi dinamika perubahan lingkungan mereka (Lubis, 2005). Pengetahuan lokal yang ada memberikan indikasi bahwa masyarakat lokal berpartisipasi dalam melakukan kontrol dalam pemanfaatan sumber daya yang ada karena merekalah yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya tersebut.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Keduanya memliki landasan filosofis yang berbeda. Pantangan memiliki corak religio-magis sementara larangan terkait dengan aturan hukum adat (Lubis, 2005). Meskipun memiliki landasan yang berbeda.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Pengunduhan ini membuktikan bahwa kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya memang umumnya dikemas dalam terminologi pantangan yang menunjukkan corak religius-magis dan larangan yang berbentuk aturan hukum adat, yang meskipun memiliki landasan yang berbeda namun keduanya memberi efek positif bagi konservasi sumber daya (Lubis, 2005).…”

Section: " DI Kecamatan Ini Pertama Kali Adanya Lubuk Laranganiniunclassified

See 1 more Smart Citation

Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Yuliaty

Priyatna

2015

Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRAKTulisan ini menggambarkan bagaimana masyarakat lokal memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai. Pengetahuan ini berwujud nilai kearifan lokal, falsafah hidup, religi dan norma-norma hukum lokal yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012 pada masyarakat Minang Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang menetap di daerah aliran sungai Batang Kapur. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan melalui pendekatan studi kasus terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya perikanan perairan sungai secara lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lubuk larangan tidak hanya sebuah praktek pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ikan tetapi didalamnya terdapat aturan, mekanisme distribusi hak dan organisasi adat. Sesuai dengan sifatnya yang dinamis, maka pengetahuan pengelolaan lubuk larangan pun mengalami perubahan. Nilai Islam dan politik pemerintahan menjadi pendorong terjadinya perubahan dalam pengelolaan Lubuk Larangan. Kata Kunci: pengetahuan lokal, pengelolaan sumber daya, Lubuk Larangan ABSTRACT This paper aimed to describe how the local community has knowledge in the resources

show abstract

Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan

Cited by 17 publications

References 0 publications

“Wase Glee”: Dari Kearifan Hingga Kenaifan Lokal Para Peramu Hasil Hutan di Aceh

“Wase Glee”: Dari Kearifan Hingga Kenaifan Lokal Para Peramu Hasil Hutan di Aceh

Struggle for Resources Water: Analysis Conflict and Politics of Spatial Planning

Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Contact Info

Product

Resources

About