2018
DOI: 10.18196/jmh.2018.0111.162-170
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi

Abstract: Administrative Courts in developing countries carry out more demanding tasks than those in developed countries because they have to be able to keep the balance between protecting public and individual interests. This research raises the issue of how to realize social justice in resolving a dispute in Administrative Courts. This is a doctrinal research using legal, conceptual, and comparative approaches. The research result indicates that Administrative Courts, carry out the oversight function against the acts … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1
1

Citation Types

0
2
0
2

Year Published

2022
2022
2024
2024

Publication Types

Select...
5

Relationship

0
5

Authors

Journals

citations
Cited by 5 publications
(4 citation statements)
references
References 0 publications
0
2
0
2
Order By: Relevance
“…Beberapa sistem peradilan memiliki prosedur yang kompleks dan formal, yang membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan untuk menyelesaikan sengketa. Ketika prosedur peradilan terlalu rumit, ini dapat memperlambat proses dan menyebabkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam sengketa (Amarini, 2016).…”
Section: Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilanunclassified
“…Beberapa sistem peradilan memiliki prosedur yang kompleks dan formal, yang membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan untuk menyelesaikan sengketa. Ketika prosedur peradilan terlalu rumit, ini dapat memperlambat proses dan menyebabkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam sengketa (Amarini, 2016).…”
Section: Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilanunclassified
“…Pendapat lain menurut S.F. Marbun dalam Amarini pada tahun 2018, dalam sudut pandang teoritis tujuan pembentukan PTUN yaitu agar memberikan penjagaan atas hak-hak individu serta hakhak warga negara agar tercipta kecocokan, kesejajaran, dan sejalan dengan keperluan yang individu butuhkan dengan kepentingan umum serta kepentingan masyarakat (Amarini, 2018). Dengan kata lain, PTUN hadir ISSN: 2808-6988…”
Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified
“…In general, the case settlement process in the context of Indonesian society is known by two patterns, namely the litigation pattern and the non-litigation settlement pattern. The pattern of litigation settlement is identical to the settlement of a case using legal instruments provided by the state through the courts (Amarini, 2016). The projusticia process is more directed to law enforcement by using law enforcement in accordance with the duties and functions that have been mandated by the provisions of the legislation.…”
Section: The Litigation Settlement (Projusticia)mentioning
confidence: 99%