Model strategi komunikasi politik sosialisasi kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Bandung Barat

Abstract

ABSTRAKSejak tahun 2016, Indonesia memasuki fase baru tatanan kehidupan bermasyarakat dalam lingkup kawasan ASEAN yakni dengan mulai efektifnya ASEAN Economic Community (AEC) atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Konsekuensinya, Indonesia harus membuka perdagangan barang, jasa, dan pasar tenaga kerja dengan negara ASEAN lainnya. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menyosialisasikan kebijakan terkait MEA kepada seluruh stakeholders termasuk kepada masyarakat luas guna menyiapkan masyarakat menghadapi fase baru kehidupan perekonomian nasional akibat pemberlakuan MEA. Studi ini bertujuan untuk mengetahui model ideal strategi komunikasi politik bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyiapkan masyarakat menghadapi pemberlakuan MEA. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam dan studi literatur. Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena peneliti ingin mengkaji dan menganalisis secara mendalam strategi komunikasi politik pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyiapkan masyarakatnya menghadapi MEA. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model strategi komunikasi politik yang ideal bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengkomunikasikan kebijakan terkait MEA harus dimulai dari komunikasi politik internal pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menyamakan persepsi dan menciptakan kesepahaman akan visi pemerintah terkait kebijakan-kebijakan MEA. Dengan demikian, komunikasi politik pemerintah kepada masyarakat pun dapat dilakukan secara lebih terarah dan terprogram melalui koordinasi dan kerjasama dinas-dinas dan badan-badan terkait pemerintah Kabupaten Bandung Barat. ABSTRACTSince 2016, Indonesia has entered a new phase of social life structure within the scope of the ASEAN region, as the emerging of the ASEAN Economic Community (AEC) started. As a consequence, Indonesia must open trade in goods, services, and labor markets with other ASEAN countries. Both central and regional government needs to socialize policies related to the AEC to all stakeholders, including the broader community in order to prepare the public to face a new phase of national economic life due to the implementation of the AEC. This study aims to determine the ideal model of political communication strategy for the local government of West Bandung Regency in preparing the community for the implementation of the AEC. This research uses a qualitative descriptive approach with a case study method. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews, and literature studies. The qualitative approach is seen as relevant because researchers want to study and analyze, in-depth, the political communication strategies of the West Bandung Regency government in preparing their communities to face the AEC. The results show that the ideal political communication strategy model for the West Bandung regency government in communicating policies related to the AEC s...

English as a Foreign Language Lesson Plans During Covid-19 Pandemic in The Senior High School

“…It was because the step of associating and communicating was not applied well in the learning process. Communicating is also known as collaborative learning (Pratamawaty et al, 2019;Suharyadi, 2013). The limitation of time and distance made the EFL teacher consider collaborative learning.…”

Konsep “Parigeuing” dalam konteks kepemimpinan dan komunikasi politik berdasarkan naskah Sunda kuno

“…Dalam konteks kenegaraan, aktivitas komunikasi politik juga tidak dapat dilepaskan dari dua peserta komunikasi dalam sistem komunikasi vertikal, yakni pemerintah dan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan Konsep "Parigeuing" dalam konteks kepemimpinan dan komunikasi politik berdasarkan naskah Sunda kuno (Rangga Saptya Mohamad Permana, Elis Suryani Nani Sumarlina, Undang Ahmad Darsa) di lingkup pemerintahan (Pratamawaty et al, 2019). Istilah "Komunikasi Pemerintah" sering digunakan hanya merujuk pada komunikasi eksekutif tingkat atas.…”