Optimalisasi Anggaran Keuangan Di Masa Pandemi Pada Desa Cicalengka Kabupaten Pagedangan Tangerang

Abstract

Tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai optimalisasi anggaran keuangan di masa pandemi pada Desa Cicalengka Kabupaten Pagedangan Tangerang. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan tahap sosialisasi, tahap observasi, dan tahap pelaksanaan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini membantu perangkat desa dalam memahami dan menggunakan dana desa sesuai dengan program kemitraan masyarakat yang di tetapkan oleh pemerintah pusat. Perangkat desa sebagian besar belum mampu mengelola dana anggaran sesuai rencana di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan sosialisasi mengenai fungsi dari Anggaran dana desa ini. Perangkat desa termasuk Kepala Desa dan jajarannya harus mampu secara pasti dalam pengelolaan sehingga manfaat dana desa ini dapat membangun masyarakat sekitar. Dengan adanya penyaluran Dana desa oleh pemerintah pusat juga dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat seperti pembukaan lokasi wisata yang membutuhkan tenaga kerja baru dalam pengelolaannya sehingga dapat memberdayakan masyarakat, membangun tempat pendidikan baru untuk anak usis dini (PAUD) atau membangun tempat atau gedung untuk taman bermain untuk anak-anak. Dana desa di rasa efektif jika perangkat desa bisa secara bahu membahu dalam bekerja demi mencapai tujuan desa yang mandiri. Kata Kunci: Optimalisasi Anggaran Keuangan, Perangkat Desa

Pengelolaan Dan Informasi Perencanaan Anggaran Desa

“…Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa berkaitan dengan seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dengan tahapan: direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. (Ash-shidiqq & Wibisono, 2018) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang pengelolaan dana desa yang mengatur bahwa dana desa 40% digunakan untuk BLT Desa, 20% untuk penguatan ketahanan pangan, 18% untuk penanganan keadaan mendesak desa karena masih dalam situasi pandemi Covid-19 sisa 32% dipergunakan untuk penyelenggaraan di bidang pendidikan dan kesehatan serta kegiatan lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Mardiana et al, 2020) Bersinergi dengan UU Desa pada Bab Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang termaktub juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Noverman, 2019). Prinsip akuntabilitas laporan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan yang harus dilaporkan kepada Bupati secara langsung yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum.…”