Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika

Abstract

<jats:p>Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya pasal 127 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan tersebut membuka peluang bagi orang yang sedang dalam proses hukum terkait kasus narkotika untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dapat atau tidaknya menjalani proses rehabilitasi pada tahap penyidikan dan penuntutan akan tergantung kepada proses asesmen yang dilakukan. Proses asesmen ini berperan penting dalam menentukan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. Rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 1) Bagaimanakah proses asesmen terhadap pecandu narkotika pada tahap penyidikan dan penuntutan, 2) Bagaimanakah koordinasi penyidik dan penuntut umum dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap penyalah guna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial setelah melalui proses asesmen. Proses asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter. Melalui Tim Asesmen Terpadu akan ditentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika sebagai pengedar atau pecandu narkotika serta melalui Tim Medis akan diuji kandungan serta tingkat keparahan pengguna narkotika. Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu diputuskan dapat menjalani rehabilitasi medis, maka tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika akan diserahkan ke lembaga rehabilitasi. Koordinasi antara penyidik atau penuntut umum dengan lembaga rehabilitasi medis dapat dilihat dari awal penyerahan, pelaksanaan, hingga penyerahan kembali kepada penyidik atau penuntut umum. Khusus untuk rehabilitasi yang dilaksanakan dengan rawat jalan, kewenangan menghadirkan tersangka atau terdakwa yang direhabilitasi ada pada lembaga yang menyerahkan (penyidik atau penuntut umum).</jats:p>

Distinction Between Victims and Criminals In Relation To Using Narcotics Illegally in Indonesia

“…31 In addition, Article 127 (2) of the Narcotic Law 2009 has regulated that in considering Article 127 (1) above, judges should pay attention to Articles 54, 55, and 103 of the Narcotic Law 2009. 32 This Article regulates using narcotics illegally by a person, meaning using narcotics without supervision from a physician or doctor. 33 Article 127 of the Narcotic Law 2009 has stated that a person who illegally uses narcotics can be subjected to a criminal and may lose its rehabilitation rights unless such a user can prove that he is not a criminal but a victim of narcotic abuse.…”

“…Article 54 of the Narcotics Law 2009 has put an obligation of providing rehabilitation for those who are addicted to narcotics and victims of using narcotics illegally. 38 Meanwhile, Article 55 of the Narcotics Law 2009 has obliged parents or guardians of those who are addicted to narcotics that are underage to report to get cured and treatment through rehabilitation, and adults who are addicted are obliged to report by themselves or get reported by their family in terms of having rehabilitation. 39 In addition, Article 103 of the Law states that judges may decide or determine those who are addicted to narcotics to participate in medical and social rehabilitation.…”

“…To make the diagnosis towards the addicted users to narcotics, the Integrated Assessment Team is established, which comprises of a doctor, a psychologist, police, a Narcotics National Board Member, a prosecutor of the public prosecution office, and an official of the Ministry of Law and Human Rights which has the power to assess whether the illegal users of narcotics being considered as victims, the addicted user illicit traders or smugglers of narcotics. 46 Moreover, the team also has the right to determine the severity of the illegal users of narcotics and recommend therapy towards the victims of narcotics and the addicted users to narcotics. 47 If the result of the assessment reveals that the illegal users of narcotics are not getting involved in the illicit narcotics traffic or trading; hence they might be considered victims of narcotics crimes or addicted individuals to narcotics.…”

Keterlibatan Petugas Dalam Peredaran Narkoba Dan Program Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba Di Lapas

“…Program metadone adalah suatu terapi yang membantu para pecandu napza jenis heroin untuk melaukan kebiasaan baru, memperbaiki kualitas hidup bagi pengguna tanpa kekhawatiran terjadi gejala putus obat. Terpi complementer sendiri merupakan terapi tambahan dan penunjang yang tertumpu pada potensi diri seseorang (Afrizal & Anggunsuri, 2019).…”

Evaluasi Kebijakan Asesmen Terpadu dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Kota Depok

“…Pada konteks rehabilitasi, terdapat tim yang terdiri dari dokter, dan psikolog. Mereka akan merekomendasikan terkait strategi penanganan yang tepat terkait rehabilitasi medis dan sosial pada pecandu tersebut (Afrizal & Anggunsuri, 2019). Rekomendasi yang dikeluarkan tim TAT tersebut dijadikan dasar dalam hal membuktikan apakah seseorang masuk dalam kelompok pengedar yang akan dilanjutkan pada proses hukum lebih tinggi atau hanya berperan sebagai pecandu yang dikenakan kewajiban rehabilitasi.…”