Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengaturan Isi Siaran

Sukmawati, Dian; Armando, Ade

doi:10.24815/jkg.v8i2.14774

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Menurut Adorno, media massa dalam hal ini televisi tidak lagi bertugas untuk mencerahkan masyarakat, sebaliknya ia akan mengajarkan nilai-nilai yang menjadikan masyarakat konsumen (penonton televisi) sebagai kalangan yang terlenakan, patuh dan menyesuaikan diri dengan mereka yang menguasai modal dalam masyarakat kapitalis (Armando, 2016). (Sukmawati & Armando, 2019).…”

Section: Metode Penelitianunclassified

Analisis Kritis Program Tayangan Asing di Televisi Swasta Indonesia

Rahmani

Suryani

2021

JKG

View full text Add to dashboard Cite

Indonesia telah mengatur pembatasan tayangan asing di layar stasiun televisi dalam negeri. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 36 ayat 2 yang mewajibkan setiap stasiun televisi untuk menayangkan sekurang-kurangnya 60% tayangan produksi domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tayangan asing di televisi Indonesia dalam perspektif kritis industri budaya. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif studi kasus. Pengambilan data dari berbagai studi dokumen dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stasiun televisi swasta melanggar ketentuan mengenai muatan tayangan asing. Ada dua masalah utama tayangan asing di televisi Indonesia. Masalah pertama adalah lemahnya peran negara terhadap penyiaran di Indonesia. Kedua adalah masalah ekonomi media khususnya terkait dengan pekerja media. Indonesia issued the law regarding the limitation of foreign television programs in 2002. In Article 36, paragraph 2 of Law No. 32/2002 stated that every television station is obligated to broadcast domestic programs at least 60 percent of the total content. This research aimed to analyze foreign programs in Indonesia through a critical thinking perspective. This research adopted a study case, qualitative approach. Data collection was done through interviews, documents study. The collected data were analyzed by data collection, reduction, display, and conclusion drawing. The findings showed that The results showed that private television stations violated the provisions regarding the proportion of foreign programs. There were two main problems that emerge from foreign programs in private TV stations. The first problem was the weak role of the state in broadcasting in Indonesia. The second was the problem of the media economy, especially related to media workers.

show abstract

Section: Metode Penelitianunclassified

Analisis Kritis Program Tayangan Asing di Televisi Swasta Indonesia

Rahmani

Suryani

2021

JKG

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pengujian sensor oleh lembaga sensor merupakan syarat yang harus dilalui setiap program televisi baik berupa serial acara TV ataupun film. Namun biasanya masalah baru terjadi ketika setelah penayangan suatu program siaran terdapat beberapa hal yang dianggap menyalahi aturan siaran sehingga menyinggung ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam regulasi penyiaran televisi khususnya yaitu Undang-Undang penyiaran peranan KPI dalam mengawasi siaran televisi seperti dalam pengujian sensor agar memenuhi syarat layak tayang merupakan hal penting dan riskan (Sukmawati & Armando, 2019). Dari hal tersebut kita ketahui bahwa terkait rating masyarakat yang menjadi penonton juga andil di dalamnya sehingga jika tidak ditonton tayangan seperti itu maka ratingnya tidak tinggi dan tidak mungkin bertahan pula sehingga lama-kelamaan dapat berhenti dengan sendirinya.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pelanggaran Siaran Televisi

Sari¹,

Dewi

Suryani

2020

juinhum

View full text Add to dashboard Cite

Broadcasting through television media is an effective and efficient way to convey information, education and inspiration to the public or society. The information that is presented must have been packaged in such a way that it is interesting to display. However, in practice, there are frequent violations of television broadcasting, especially violating broadcasting code of conduct and broadcast program standards. For this reason, this study aims to determine the regulation of television broadcasts in Indonesia, and to determine the sanctions for violations of television broadcasting. The research method used is normative research with several problem approaches, namely the conceptual approach and the statutory approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the research that has been done, it shows that the regulation of television broadcasts carried out by the Indonesian Broadcasting Commission is expected to be able to regulate broadcasts so that they do not deviate from broadcast corridors that are in accordance with sound broadcast standards or categories and are able to provide inspiring information and education to the public watching the broadcast. The imposition of sanctions for stations that violate must also be firmer and have a deterrent effect so that the same incident does not occur again. For this reason, it is better if the government, television stations, and the community must work together to create healthy broadcasts not only based on ratings and material benefits, but must be based on the concept of healthy and inspiring education among the public.

show abstract

Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengaturan Isi Siaran

Cited by 2 publications

References 0 publications

Analisis Kritis Program Tayangan Asing di Televisi Swasta Indonesia

Analisis Kritis Program Tayangan Asing di Televisi Swasta Indonesia

Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pelanggaran Siaran Televisi

Contact Info

Product

Resources

About