Partai Politik dan Perilaku Pemilih Di Indonesia (Studi Pada Pemilu Legislatif 2009, 2014, dan 2019)

Abstract

This study discusses the voter behavior that influence the fluctuation of political party voters changing in the 2009, 2014 and 2019 legislative elections. The undestanding of political parties with a rational voter behavior approach is carried out to detect the relationship of political parties performance to the people's choices in the Indonesia Legislative elections. However, the Indonesian voters behavior cannot be caracterized absolutely rational, because the sociological and the psychological voter behavior also strongly influences Indonesian voters, and even influences one another. This case study found that the behavior of Indonesian voters is volatile. loyal voters in the 2014 general election are predicted to only amount 20%. In the 2019 elections, loyal party voters tended to be stable due to several factors, 1) The political bipolarization between supporters of the Jokowi-Maruf and Probowo-Sandi pair, 2) high public satisfaction with the performance of the Jokowi-JK government, 3) stable public trust in government and opposition parties and 4) holding legislative elections in conjunction with the presidential election. This condition can be seen from the motives of political party voters who choose because of several main factors, namely figures, ideology and political work programs.Penelitian ini mendiskusikan tentang perilaku pemilih yang mempengaruhi perubahan suara partai politik pada pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019. Pendalaman partai politik dengan pendekatan perilaku pemilih rasional dilakukan untuk mendeteksi hubungan kinerja partai politik terhadap perilaku pemilih pada pemilu Legislatif di Indonesia. Meski demikian, perilaku pemilih Indonesia tidak dapat dikatakan rasional secara mutlak, karena perilaku pemilih sosiologis dan psikologis juga masih kuat mempengaruhi pemilih Indonesia, bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya . Studi kasus ini menemukan bahwa perilaku pemilih Indonesia bersifat fluktuatif. pemilih loyal di Indonesia pada pemilu 2014 diprediksi hanya berjumlah 20%. Pada pemilu 2019 pemilih loyal partai cenderung stabil karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu 1) bipolarisasi politik antara pendukung pasangan Jokowi-Maruf dan Probowo-Sandi, 2) tingginya kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Jokowi-JK, 3) stabilnya kepercayaan publik pada partai pemerintah maupun partai oposisi dan 4) pelaksanaan pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden. Kondisi ini terlihat dari motif pemilih partai politik yang memilih karena beberapa faktor utama yaitu faktor figur, Ideologi dan program kerja.

Millennials’ Perception of the Practice of Democracy

“…The role that political parties play in democracy practices can be seen from their ability to bring political issues to the public. Therefore, the relationship between the public and political parties will be affected by the process through which the former received the issues delivered by figures in political parties (Wahidin et al, 2020). Another factor that causes the decrease in public trust towards political parties' reliability is the failure of the party in recruitment process to come up with a candidate that suit people's expectation.…”

Tantangan primordialisme dalam upaya membangun budaya politik nasional

“…Konflik horizontal biasanya bersumber dari perbedaan yang melekat antar-sesama bangsa Indonesia. Kasus yang sering muncul adalah intoleransi atas perbedaan perbedaan yang bersumber dari keragaman dalam kehidupan sosial maupun dalam pelaksanaan pemilu (Wahidin, Muhyidin, Iswahyuni, & Ilmar, 2020).…”

“…Dari satu rezim ke rezim lain menunjukan simbol otoritas dengan tujuan politik yang berbeda dalam menggunakan arsitektur, hal ini menurut Fawaid et al, (2019) Berdasarkan hal tersebut, perencanaan pembangunan politik Indonesia menghendaki rumusan di mana di satu pihak pengaturan pemakaian dan pembagian kekuasaan lebih disederhanakan, sedangkan di pihak lain, penyederhanaan itu dilarang menjurus pada pemusatan kekuasaan. Dengan memperhatikan masalah tersebut maka pada masa Orde Baru munculah gagasan untuk menyederhanakan partaipartai yang ada melalui mekanisme fusi partai, yang berdasarkan Islam ke dalam "PPP", dan partai yang berasaskan nasionaldemokrasi ke dalam "Partai Demokrasi Indonesia (PDI)", serta "Golongan Karya (Golkar)", yaitu pada awal 1973 (Baswedan, 2004;Trihartono & Patriadi, 2016;Wahidin et al, 2020). Pasca Orde baru, upaya upaya membangun politik Indonesia juga dilakukan melalui penyederhanaan sistem kepartaian dengan merubahan ambang batas parlemen dan meningkatkan syarat pendirian agar tidak terlalu banyak partai politik (Nurjaman, Suprapto, & Masmuh, 2018).…”

“…Berdasarkan pada temuan yang ada menunjukan bahwa politik identitas menjadi tantangan sendiri dalam membangun budaya nasional, Politik identitas di Indonesia telah berlangsung sejak era pembentukan negarabangsa hingga saat ini, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Hidayat (2019). Dengan demikian, pertarungan dan mobilisasi kekuatan politik berdasarkan latar belakang identitas bukanlah fenomena baru di Indonesia (Wahidin et al, 2020). Namun, harus diakui bahwa praktik politik identitas di Indonesia menemukan momentum yang eksplosif setelah Orde Reformasi.…”

“…Diadopsinya sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pemekaran wilayah, sistem multi partai dan sistem pemilihan lokal, telah memicu kebangkitan politik identitas (Maemunah, 2020;Pamungkas & Arifin, 2019;Wahidin et al, 2020). Sejak Era Reformasi, misalnya, dalam berbagai Pilkada di Indonesia, fenomena bentrokan simbol identitas telah muncul sebagai modal politik calon pemimpin daerah (Laporan LSI, 2008).…”