Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Sub Distrik Pante-Makassar

Abstract

This research focuses on the Implementation of Administrative Decentralization Policy in the Pante Makassar Sub-District, Oe-Cusse Ambeno Special Administrative Region. This study aims to analyze the implementation of the administrative decentralization policy in the Pante-Makassar sub-district, the Special Administrative Region of Oe-Cusse Ambeno, Timor Leste and the factors that influence the implementation of the administrative decentralization policy. The approach used by the researcher is to use a qualitative approach or method with the research location in the Pante Makassar Sub-District Government, Oe-Cusse Ambeno Special Administrative Region. Primary data is obtained by conducting direct research on the object of research using observation, interview or interview data collection techniques. Secondary data is obtained through literature study to collect data through books, regulations, and documents that are relevant to the research. The respondents of this study were the entire community of the Pante Makassar District as the target of the implementation of Administrative decentralization. Accidental sampling technique. The results showed that the implementation of the Administrative Decentralization Policy showed that the people of the Pante Makassar Sub-district participated in decision making. The community also participates in the implementation of the decentralization policy, the people of the Sub-district of Pante Makassar also take advantage of the results of the implementation of the decentralization policy, but in evaluating the policy, the community does not participate in evaluating the policies that have been implemented.

Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut

“…Partisipasi kelompok sasaran dalam menerapkan kebijakan dianggap sebagai suatu keharusan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut menjadi transparan dan akuntabel. Kehadiran partisipasi atau kontribusi masyarakat dianggap krusial dalam menjalankan suatu kebijakan, karena tanpa hal tersebut, kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan berhasil (Elu et al, 2021)…”

Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa

“…Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan dari masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya untuk program pembangunan desa sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat (Aruan & Rawaty, 2020;Dewi Siregar, 2022;Elu et al, 2021;Manik et al, 2022). Program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam implementasi atau pelaksanaan program-program pembangunan desa tersebut.…”

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Padang Bolak

“…Lebih lanjut, Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal tersebut diwadahi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten kota, provinsi dan pusat (Anwar et al, 2021;Elu et al, 2021).…”