Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa

Abstract

Mandate to promote participation of the villagers stated in Article 18 paragraph (7) and Article 18B (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, one of which is to encourage initiative, movement, and the participation of village communities to the development potential and Assets Village in order commonweal. The substance of the Village Act of 2014 contains a lot of opportunities for people to participate in governance and rural development. Article 3 explicitly states that the village setting one of them are basically the principle of participation that is actively involved in an activity, and then in Article 4 letter d. states that the setting of the village aims to encourage initiative, movement, and the participation of the village community to the development potential and assets for the welfare of the village together, even in Article 68 paragraph (2) letter e. that society is obliged to participate in various activities in the village. Establishment of Village Regulation (Perdes) participatory must reflect the shared commitment between Kepala Desa (village head), Village Consultative Body (BPD) and villagers. To make a good Perdes conducted prior study of potential village and constraints, so Perdes made totally based on needs and not wants. In the process of its formation, Village Regulations require community participation so that the final outcome of Village Regulation can meet the legal enforceability aspect and can be implemented according to the purpose of its formation. Public participation in this case can be input and discordant thoughts in the formulation of the substance of Village Regulations setting. Law or legislation will be able to be effective if it meets three power sell well as the philosophical, juridical, and sociological. Besides, it also must pay attention to the effectiveness / economic power and political behavior. In essence Preparation of Village Regulation is not an activity that is carried out solely to fulfill the duties of Head of Village and BPD, but really to solve the problem and provide benefits to rural communities so respected by the communities themselves.

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Bulu Hadek Dalam Implementasi Tata Ruang Mangrove

“…Merujuk kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Angelia et al, 2020) diketahui bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia (lebih dari 60%) berdomisili di perdesaan. Beradasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan mengenai arti desa sebagai suatu entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas dan memiliki kewenangannya sendiri untuk dapat mengatur dan mengelola urusan masyarakat dan kebutuhannya (Ichwan, 2019), yang merujuk kepada kepercayaan dan kebudayaan masyarakat setempat (Pamuji, 2017). Desa, sebagai sebuah entitas hukum yang bersatu dalam satu komunitas, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur serta mengelola urusan masyarakatnya sendiri dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, yang artinya desa memiliki otonomi.…”

Pendampingan Rancangan Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

“…Dengan pendampingan ini diharapkan para pemangku kepentingan di desa tersebut dapat meningkatkan kinerja oleh kepala desa, badan permusyawaratan desa, serta masyarakatnya sendiri. Pembuatan peraturan desa tidak hanya sebagai program kerja formalitas, namun harus dapat menyelesaikan problem di dalam masyarakat, sehingga masyarakat desa akan merasakan dampaknya dengan peraturan tersebut (Pamuji et al, 2017). Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ada dua produk, pertama produk hukum dimana peraturan desa ini tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi serta tidak merugikan kepentingan secara umum, seperti ketentraman dan ketertiban terganggu, pendiskriminasian unsurunsur SARA, pelayanan public terganggu serta kerukunan antar masyarakat terganggu.…”

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Desa “Kampung Sehat” Berbasis Partisipasi Warga di Desa Plosokidul Kabupaten Kediri

“…Adapun pembahasan rancangan Perdes dilakukan dalam suatu forum partisipatif yang disebut dengan Musyawarah Desa (Musdes). Partisipasi masyarakat desa nampak dalam bentuk masukan dan sumbang pikiran pada proses perumusan perdes (Pamuji, dkk., 2017). Keterlibatan ini akan menentukan dukungan dan kepatuhan saat perdes sudah diberlakukan.…”