Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa

Abstract

Seiring perkembangan peradaban umat manusia tidak pernah lepas dari kehadiran institusi yang ada didalam masyarakat moderent yang dikenal sebagai birokrasi. Birokrasi mempunyai kewajiban untuk mensejahtarakan serta memberikan pemenuhan keburuhan rakyat atau masyarakat. Kehadiran birokrasi menjadi instrumen penting di dalam masyarakat. Patologi birokrasi lahir dari sebuah kesalahan seperti merit sytem dan exceed needs. Patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan, dan ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku di dalam birokrasi. Penelitian dengan judul “Patologi birokrasi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten mamasa” dengan rumusan masalah bagaimana patologi birokrasi dalam pelayanan pablik dan faktor-faktor penyebab terjadinya patologi birokrasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui patologi birokrasi dan untuk mengetahui fator penyebab patologi birokrasi terhadap pelayanan pablik di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mamasa. Penelitian inimenggunakan metode deskriftif kualitatif dengan sumberdata yang digunakan adalah data-data primer dan data sekunder.

Dampak Politik Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Studi pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015)

“…Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal adalah dengan sistem birokrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Rinawati et al, (2020); WARDANA et al, (2021); Vogl et al, (2020) bahwa fungsi sistem dari birokrasi adalah menjalankan perannya secara optimal dalam menjalankan fungsi regulasi, alokasi, distribusi, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat, tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.…”

Bureaucracy Pathology in Infrastructure Development of Banjar Village, Sampang Regency

“…There are various daily realities that we always experience in the government bureaucracy in general, such as complicated work procedures, often seen scattered files, many letters arriving late at the address, poorly maintained documents, uneven workload piled up on a certain person, an unpleasant work atmosphere may even lead to congestion in a task due to lack of discipline in the government bureaucratic apparatus, lack of sense of responsibility, lack of managerial skills, abilities, skills, and dryness of concepts, initiatives and creativity as well as in Providing unsatisfactory services to the public is part of the disease suffered by a bureaucracy (Rinawati, 2020). It would not be far from empirical reality to say that there is no bureaucracy that is completely free from various "bureaucratic diseases" and on the other hand there is no bureaucracy that "suffers all the diseases that may befall it.…”

Penanggulangan Patologi Birokrasi Di Kantor Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone

“…Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan penetapan peraturan pemerintah yang lebih khusus mengenai disiplin PNS guna menegakkan kewajiban dan tanggung jawab para pegawai dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban di lingkungan kerja. (Haning, 2018) Strategi ofensif dan defensif menjadi kunci dalam mengatasi patologi birokrasi, seperti yang dijelaskan oleh (Rinawati, Syaeba and Saleh, 2020) Dalam mengimplementasikan kedua strategi ini, perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki paradigma atau pandangan yang positif. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkomitmen tinggi menjadi fondasi utama agar strategi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan.…”