Patronizing the Mass: How Middle-Agents Deepened Populism and Post-Truth in Indonesia 2019 Presidential Election

Abstract

Pemilihan presiden Indonesia (Pilpres) 2019 secara luas disorot sebagai pertandingan ulang dua pemimpin populis antara Jokowi yang teknokratis dan Prabowo yang chauvinistik. Setidaknya terdapat dua dimensi yang berkontribusi terhadap atmosfir populis pada Pilpres itu, yakni kondisi sosial-agama masyarakat dan penampilan pribadi calon presiden. Dengan mengacu pada dua hal tersebut, sebagian besar analis menyebut Prabowo lebih populis dibandingkan dengan Jokowi karena pidatonya yang energik dan wacana chauvinisnya. Namun, tak bisa dipungkiri, polarisasi di tingkat akar rumput sama tajamnya, baik di kalangan pendukung Jokowi maupun Prabowo. Lalu, sampai sejauh mana seseorang dengan sikap dan retorika populis yang halus seperti Jokowi dapat memiliki pendukung yang diwarnai sikap benci dan kondisi pasca-kebenaran yang mendalam. Studi ini menggarisbawahi media sosial dan agen perantara sebagai prinsip tambahan untuk pembentukan kubu yang semakin jelas di antara kedua pendukung. Dengan menggunakan analisis isi, penelitian ini mengungkap kekuatan populisme dan pasca-kebenaran dari sejumlah kecil sampel twit dan komentar untuk memahami bagaimana interaksi masyarakat dan para agen perantara dapat memperdalam perpecahan antara para pendukung populis dan kondisi pasca-kebenaran. Penelitian ini menemukan bahwa, meskipun Jokowi dan Prabowo menampilkan gaya populis yang berbeda di pentas politik elektoral, penyampaian wacana yang memecah belah, provokasi, dan penghinaan marak dilakukan oleh agen perantara keduanya di media sosial. Kata kunci: Pilpres 2019, media sosial, pasca-kebenaran, populisme, agen perantara ABSTRACT Indonesian 2019 presidential election was extensively highlighted as a populist rematch between the technocratic Jokowi and the chauvinist Prabowo. There were at least two dimensions that contributed to the existing populist atmosphere at the presidential election: the religio-social condition of the people and the personal appearance of the presidential candidates. By referring to the two factors, analysts predominantly mentioned that Prabowo was more populist than Jokowi due to his energetic rhetoric and chauvinist discourse. However, it is undeniable that the polarization at the grassroots level was equally vitriolic in both Jokowi and Prabowo supporters. To what extent, then, could a person with a subtle populist gesture and rhetoric such as Jokowi could have