2020
DOI: 10.14421/sh.v8i2.2132
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

Abstract: Abstract:Complete systematic land registration is a government program aimed to reduce land disputes in Indonesia. In 2018 Gunungkidul Regency became one of the regions that received PTSL quotas 78,750 land. The quota given to the Gunungkidul area is fairly high, considering that up to now there are still around 40% of the land in Gunungkidul Regency not yet certified. The implementation of PTSL in Gunungkidul Regency in 2018 there are still many obstacles, especially during the measurement process that result… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1

Citation Types

0
0
0
3

Year Published

2023
2023
2023
2023

Publication Types

Select...
3

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(3 citation statements)
references
References 0 publications
0
0
0
3
Order By: Relevance
“…Selain berfungsi sebagai kegiatan pengamanan aset tanah dengan kepastian batas bidang tanah, pemilik tanah juga dapat terhindarkan dari sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan (Sari et al, 2021;Wongkar, 2021). Batas bidang tanah yang telah terpasang patok batasnya berdasarkan kesepakatan pihak yang berbatasan berlaku ketentuan satu patok batas digunakan untuk bersama (Iswantoro, 2019). Sebagai contoh jika terdapat empat bidang tanah yang berbatasan maka setiap pemilik tanah tidak perlu memasang keseluruhan tanda batas, tetapi terdapat beberapa patok batas yang dipakai untuk bersama.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Selain berfungsi sebagai kegiatan pengamanan aset tanah dengan kepastian batas bidang tanah, pemilik tanah juga dapat terhindarkan dari sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan (Sari et al, 2021;Wongkar, 2021). Batas bidang tanah yang telah terpasang patok batasnya berdasarkan kesepakatan pihak yang berbatasan berlaku ketentuan satu patok batas digunakan untuk bersama (Iswantoro, 2019). Sebagai contoh jika terdapat empat bidang tanah yang berbatasan maka setiap pemilik tanah tidak perlu memasang keseluruhan tanda batas, tetapi terdapat beberapa patok batas yang dipakai untuk bersama.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Dalam pandangan ini, perusahaan menganggap hak kepemilikan yang saat ini dipegang oleh masyarakat sebagai hasil dari tindakan administratif yang cacat secara hukum, serta tidak mematuhi asas kontradiktur delimitasi. Asas ini mengamanatkan pemegang hak tanah untuk mempertimbangkan penempatan, penetapan, dan pemeliharaan batas tanah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari pihak terkait, termasuk pemilik lahan yang berbatasan secara langsung (Mujiburohman, 2018;Synthia & Iswantoro, 2020).…”
Section: Hasil Dan Pembahasan C1 Tinjauan Sengketa Dan Hak Guna Usaha...unclassified
“…Karena sejatinya, pemasangan patok batas telah mendasarkan kesepakatan posisi dengan pihak yang berbatasan (asas contradictor delimiters). Atau dengan kata lain berlaku asas satu patok batas digunakan untuk bersama (Iswantoro, 2019). Sebagai contoh jika terdapat empat bidang tanah yang berbatasan maka setiap pemilik tanah tidak perlu memasang keseluruhan tanda batas, tetapi terdapat satu patok batas yang dipakai untuk bersama (Arief, 2018).…”
unclassified