Pelaksanaan E-Procurement di Provinsi Sumatera Barat

Abstract

E-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan e-procurement yang dilakukan Pokja-ULP Dinas PUPR dan kendala-kendala yang signifikan dalam pelaksanaan e-procurement bagi Kontraktor Kecil dan Kontraktor Menengah di Provinsi Sumatera Barat. Hasil kuisioner diolah dengan menggunakan metode Relative Importance Index (RII). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kendala-kendala yang signifikan pada pelaksanaan e-procurement di Provinsi Sumatera Barat adalah jaringan internet yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi metode pelaksanaan e-procurement ke beberapa daerah, kurangnya tenaga ahli dalam pengadaan barang/jasa, pemadaman listrik bergilir pada suatu area, kurangnya kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi SPSE pada versi yang diperbarui, laman website yang mengalami eror, ketidaksiapan panitia pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan e-procurement, perubahan administratif perusahaan, lambatnya informasi dari panitia pengadaan terhadap jadwal ataupun hal-hal yang lain selama pengadaan, serta kurangnya pemahaman kontraktor tentang pelaksanaan e-procurement sesuai Peraturan Presiden No.16/2018. Untuk mengatasi kendala-kendala ini diperlukan peningkatan kinerja pokja-ULP terkait sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan e-procurement di Provinsi Sumatera Barat.

Implementation of Tender Activities for Procurement of Government Goods and Services Electronically (E-Procurement)

“…Research related to this research concerns the implementation of e-procurement in the procurement of government goods and services, which is studied based on factors that influence policy implementation, such as research; (Ahmad et al, 2020), (Fitriani & Aminudin, 2021), (Suprapto et al, 2021), (Umar et al, 2021), (Qomaruddin & Kurniawan, 2021), (Nugraha et al, 2022), (Ramadhan & Rahman, 2022), (Kartikasari, 2023), (Nainggolan et al, 2023), (Widiastuti, 2023), and (Cahyadi et al, 2024). Research on the implementation of e-procurement in the procurement of government goods and services which was studied based on implementation principles was researched by; (Solihin, 2020), (Teten, 2020), (Alfian & Rahayu, 2019), (Putri & Suparti, 2021), (Arman & Sari, 2022), (Delimaya & Sudiarti, 2022), (Hartono et al, 2022), and (Sahar & Sari, 2022). Other research related to this research is researched; (Juniawan et al, 2021), (Rengganis & Soemitra, 2022), (Subagdja & Wagian, 2022), and (Hendrawan et al, 2023).…”