Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

This paper examines the supervisory function of Election Supervisory Board (Bawaslu) in the 2018 West Kalimantan Governor and Vice Governor election, particularly in campaign administration. The campaign period in electoral cycle is one of the key stages in political contestation that it is vulnerable to malpractices, moreover it involves many parties and masses. The campaign malpractices that often occur are administrative irregularities, involvement of civil servants, and money politics. This paper employed a descriptive qualitative method by using data that were collected through interview and document study during the period October - December 2019. The results of this research revealed that in carrying out the supervisory function, the West Kalimantan Election Supervisory Board carried out malpractices prevention and enforcement which synergize with supervision of the district/city to sub-district/village levels. By emphasizing on the prevention function, the West Kalimantan Election Supervisory Board arranged supervisory design built upon potential vulnerability, which based on sub-stages and regions, conducted socialization intensively in the community, and coordinated with the stakeholders. Meanwhile, in the enforcement function, the West Kalimantan Election Supervisory Board cooperated with General Election Commissions (KPU), police and prosecutors.

Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024

“…Bawaslu telah melaksanakan sejumlah tindakan, termasuk menyelenggarakan deklarasi anti politik SARA bersama peserta pemilu, menyelenggarakan deklarasi pemilu damai bersama partai politik, mengadakan pertemuan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat selama masa kampanye, menggelar pertemuan koordinasi dengan tim kampanye dan KPU, serta melakukan sosialisasi melalui media sosial mengenai netralitas ASN, politik uang, dan politisasi SARA. 46 Sebagai strategi persiapan pemilu serentak 2024 Bawaslu dapat menyiapkan beberapa langkah yakni, pertama, menentukan prioritas objek pencegahan. kedua, melakukan upaya yang mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis.…”

Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

“…Hal ini banyak dikeluhkan dan diungkap berbagai kalangan lapisan masyarakat atau organisasi di media, sehingga kisruh daftar pemilih ini menjadi trending topic dan masalah politik nasional yang cukup serius, karena jika tidak segera diatasi maka banyak masyarakat yang mempunyai hak melakukan pemilihan namun tidak bisa mempergunakan hak pilihnya. Tuduhan-tuduhan pun tidak bisa dihindari, isu yang paling gencar dilayangkan ke KPU adalah tuduhan bahwa KPU dengan sengaja menghilangkan hak pilih demi kepentingan politik (Mariska et al, 2021;Turnip et al, 2021;Hariati et al, 2021).…”

The Existence of the Election Supervisory Agency Post 2024 Based on Positive Law

“…And the use of state finances for holding elections can be organized and on target. A set of regulations is needed at the stages carried out to gain public trust in each process and the results achieved (Turnip et al, 2021). Each election body or commission has responsibility for direct election administration.…”