Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Rubella Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Abstract

Pelaksanaan pemberian Imunisasi tersebut juga masih simpang siur artinya vaksin terutama vaksin Rubella yang diberikan juga masih diragukan, diragukan dalam artian apakah vaksin Rubella tersebut benar-benar aman ketika dimasukkan kedalam tubuh mengingat vaksin yang di suntikkan tersebut juga merupakan bakteri, bahkan MUI jelas-jelas menyatakan bahwa vaksin rubella Haram.
 Tujuan penelitian ini adalah Untuk menderkripsikan dan menganalis serta memberi pengetahuan mengenai pemberian vaksin rubella menurut hukum positif dan menurut hukum Islam.
 Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang sekiranya berkaitan dengan judul yang kami angkat diantaranya adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang UU kesehatan, surat edaran Nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 tentang pelaksanaan kampaye imunisasi measles rubella fase 2 serta Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi.

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya

“…43 Bentuk perjanjian tersebut menekankan pada usaha maksimal dari seorang Notaris untuk mencapai hasil tertentu. 44 Menurut Marthalena Pohan, tidak perlu diadakan perbedaan antara menggugat advokat, dokter atau notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi jika ditinjau dari bentuk inspanningsverbintenis. 45 Dalam hal ini, penggugatlah yang harus membuktikan bahwa tergugat (Notaris) telah tidak cukup berusaha.…”