Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada BPR di Kabupaten Badung

Abstract

Abstrak—Perusahaan merupakan suatu wadah yang bertujuan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dalam pengembangannya pada sektor ekonomi dan bisnis peran perusahaan dalam hal meningkatkan perekonomian Negara merupakan suatu tanggung jawab dari setiap perusahaan, dalam hal ini disebut tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam penelitian ini memfokuskan penerapan CSR pada BPR di Kabupaten Badung yang mana BPR ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar dan menjalankan amanat PERDA Kabupaten Badung No 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu : 1). Bagaimana pengaturan tangung jawab sosial (CSR) pada rencana kegiatan tahunan BPR di Kabupaten Badung? 2). Bagaimana pelaksanaan rencana kegiatan tahunan yang mengatur tanggung jawab sosial (CSR) pada BPR di Kabupaten Badung ? metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris, yang mana penelitian secara langsung kelapangan. Hasil dari ini yaitu tanggung jawab sosial merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat umum yang dimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan pada BPR di Kabupaten Badung yaitu UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PP No 47 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 6 Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya tanggung jawab sosial (CSR) pada BPR di Kabupaten Badung sudah berjalan baik seperti dalam hal pendidikan pemberian beasiswa kepada siswa/siswi yang berprestasi dan pengenalan produk perbankan kepada masyarakat setempat.

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Panjang

“…Kehadiran perusahan memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan dan masyarakat. Selain membuka lapangan pekerjaan, perusahaan adalah badan usaha yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Pramana et al, 2020).…”

The Urgency of Implementing Collaborative Governance in New Housing in Palangkaraya City

“…On the other hand, new housing developments must provide public goods to balance the basic needs of the community in the form of facilities, infrastructure and public facilities. Housing development must be equipped with public facilities and social facilities as public facilities [2].…”

“…Problems with the delivery of public facilities and social facilities by housing developers often occur in various urban areas [3]; [4]. Many housing developers are disobedient IAPA in handing over facilities even though they must provide basic housing and settlement needs [2]; [5].…”