Corruption is an extraordinary crime whose eradication must be carried out in an extraordinary manner according to the procedures for returning and recovering state losses due to corruption. The purposes of this study are to reveal the process of implementing the return and recovery of state losses by prosecutors on corruption crimes as well as efforts to restore and recover state losses due to corruption. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials is done through the study of recording and documentation. Primary and secondary sources of legal materials are used as sources of legal materials in this study. Then, the legal materials and data are managed using interpretation analysis. The results of the study reveal that the procedure for returning and recovering state losses due to corruption is in accordance with the procedures, namely the Law on the Eradication of Corruption and other regulations. efforts to recover and recover state losses due to corruption by maximizing the return of state losses by confiscation, tracing the assets of the convict, the authority of the KPK prosecutor must be regulated firmly and clearly. The author suggests that the Government should provide adequate facilities and infrastructure for the Prosecutor's Office and the KPK in order to maximize the eradication of corruption, the public needs to submit information to the Prosecutor's Office, the KPK, and the Police regarding corruption crimes that have occurred.

Abstrak—Perusahaan merupakan suatu wadah yang bertujuan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dalam pengembangannya pada sektor ekonomi dan bisnis peran perusahaan dalam hal meningkatkan perekonomian Negara merupakan suatu tanggung jawab dari setiap perusahaan, dalam hal ini disebut tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam penelitian ini memfokuskan penerapan CSR pada BPR di Kabupaten Badung yang mana BPR ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar dan menjalankan amanat PERDA Kabupaten Badung No 6  Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu : 1). Bagaimana pengaturan tangung jawab sosial (CSR) pada rencana kegiatan tahunan BPR di Kabupaten Badung? 2). Bagaimana pelaksanaan rencana kegiatan tahunan yang mengatur tanggung jawab sosial (CSR) pada BPR di Kabupaten Badung ? metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris, yang mana penelitian secara langsung kelapangan. Hasil dari ini yaitu tanggung jawab sosial merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat umum yang dimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan pada BPR di Kabupaten Badung yaitu UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PP No 47 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 6  Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya tanggung jawab sosial (CSR) pada BPR di Kabupaten Badung sudah berjalan baik seperti dalam hal pendidikan pemberian beasiswa kepada siswa/siswi yang berprestasi dan pengenalan produk perbankan kepada masyarakat setempat.

The purpose of the research is to examine the authority of administrator and the procedures of Suspension of Payment Obligations (PKPU) of PT. RR and JCT at Surabaya Commercial Court. This type of research is normative law research with statute approach, conceptual approach and cases approach. The legal substances used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The resources of legal material obtained from case studies. The legal sources were collected literature studies and case analysis. The analysis used in this research is descriptive analysis that is by describing the results of research that has been collected and analyzed. The result indicate that the administrators have authority to announced court statement, organizing meetings, receive registration, prepare the creditor bill list, preparing settlement plan, prepare a voting list and make a report. The procedures of suspension of payment begins with an application filed by a debtor or creditor. The application must be granted by the court by issuing a statement for 45 days and can be extended up to 270 days.

Abstrak—Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah penganiayaan.Yang diaksudkan dengan penganiayaan yaitu berbuat menyiksa, menyakiti dan sengaja merusak dan mengurangi kesehatan orang. Pokok permasalahannya adalah bagaimana penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan oleh jaksa penuntut umum dan bagaimana pertimbangan hakim pada putusan perkara tindak pidana penganiayaan. Tipe hukum normatif yang saya gunakan di penulisan penelitian ini. Sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan oleh jaksa penuntut umum mengacu pada pasal 351 ayat (1) KUHP yang pantas dengan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan danjumlah denda dalam KHUP. Sedangkan hakim mempertimbangkan setiap dakwaan dari jaksa penuntut umum, maka terdakwa telah memenuhi dakwaan tunggal dan berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti. Dalam persidangan sudah dibuktikan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan biasa. Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pidana kurangan penjara 4 (empat) bulan.

Notary is an official authorized to make an authentic deed in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Position of Notary (UUJNP). In carrying out his duties, the notary must uphold the moral values ​​and professional ethics and must obey the applicable law so as not to make mistakes which will carry risks for the notary himself and cause harm to the community. Risks arising from negligence for the notary public in their duties are in the form of enforcement of sanctions both civil sanctions, criminal sanctions and administrative sanctions. This study analyzes criminal enforcement of notaries, as well as norm conflicts that arise between criminal decisions by judges against notaries and the applicable laws. The aims of this study is to find out the enforcement and sanctions against notaries in the realm of criminal law and notary office law based on case study of decision number 196 / pid.b / 2019 / pn Denpasar), and to determine the form of legal protection against notaries. This study uses the normative juridical method. The results of this study revealed that there are two elements in law enforcement and protection of notaries, namely preventive and repressive. Preventive in the form of supervision of notary practices and repressively is the imposition of sanctions. The form of legal protection for notaries is carried out by the Notary Supervisory Board and the Notary Honorary Council.