Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka

Abstract

Improving the quality of human resources is very important especially the quality of the village government apparatus which is the frontline in confusion with the community. The purpose of this counseling is that the village apparatus understand related to making regulations in the village scope so that village regulations have good standards namely philosophical aspects, sociological aspects and juridical aspects. The method used is by way of lectures and discussions then ends with questions and answers. The results obtained from this community service are village officials who understand the technical procedures and theoretical procedures for making regulations in the village scope ranging from village regulations, village head regulations and other regulations. The knowledge and skills of the village apparatus in making regulations are very necessary so that in making a regulation it is always beneficial for the village community.Keywords: Village regulations, philosophical aspects, sociological aspects and juridical aspects.�AbstrakPeningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting khususnya kualitas aparatur pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam bersingungan dengan masyarakat. Tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para aparatur desa memahami terkait dengan pembuatan peraturan di lingkup desa sehingga peraturan desa memiliki standar yang baik yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu aparatur desa memahami tatacara secara teknis maupun sacara teoritis pembuatan peraturan di lingkup desa mulai dari peraturan desa, peraturan kepala desa serta peraturan lainnya. Pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam membuat peraturan sangat diperlukan sehingga dalam membuat� suatu peraturan senantiasa bermanfaat bagi masyarakat desa.Kata Kunci: Peraturan desa, aspek filosofis, aspek sosologis dan aspek yuridis.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga

“…Apabila masyarakat belum mampu atau tidak berdaya untuk menjalankan hak-haknya, termasuk ikut aktif dalam penyusunan atau perumusan kebijakan apapun seperti Peraturan Desa, maka pemerintah harus memberikan sosialisasi atau pemberdayaan kepada masyarakat (Akhmaddhian, 2020a). Konsep pemberdayaan masyarakat semakin hari semakin berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dan dinamika permasalahan kehidupan yang terjadi di setiap zaman.…”

“…Peraturan Desa harus disusun secara serius berdasarkan prinsip demokrasi dan partisipasi agar benar-benar dapat menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Akhmaddhian, 2020b;Frets Alfret Goraph, 2020; Johannis E. Kaawoan, 2020). Adanya partisipasi masyarakat diharapkan mampu mengatasi sejumlah permasalahan dalam proses perumusan dan implementasi Peraturan Desa.…”

“…Bahkan masyarakat cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Rendahnya kesadaran ini berdampak pula terhadap keengganan masyarakat untuk terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah kebijakan (Akhmaddhian, 2020a). Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat.…”

Pelatihan Pembuatan Dan Pengelolaan Website Untuk Tokoh Dan Remaja Di Blang Pulo Lhokseumawe

“…al. (2015), menyatakan informasi profil desa memiliki beberapa indikator evaluasi yang dapat diterapkan untuk melihat kualitas profil desa (Akhmaddhian, 2020).…”

Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

“…Penelitian itu diantaranya adalah tentang pelaksanaan peraturan kepala desa tentang uang adat. (Helpia & Muchtar, 2020) Padahal berbagai penelitian mengemukakan bagaimana prinsip pembentukan peraturan kepala desa (Rumokoy, 2013), bahkan diberikan pelatihan dalam pembuatan peraturan desa (Akhmaddhian, 2020) 1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) dana yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan BLT DD (Maun, 2020), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.…”