Pelatihan Sistem Aplikasi Keuangan Desa

Abstract

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan dengan pemerintah desa sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dengan kompleksnya peraturan dari berbagai kementerian. Dengan keluarnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menggantikan posisi bendahara dengan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, ditambah keluarnya Siskeudes V2.0 R.0.1, sehingga proses penatausahaan, pelaksanaan, hingga pelaporan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi semakin kompleks, karena bertambahnya jumlah dokumen, baik di penganggaran maupun pelaporan. Tidak hanya pembukuan dan pelaporan, Siskeudes juga mengcover aspek perpajakan dengan beragam pajak dari peraturan pusat maupun Peraturan Daerah (Peraturan Bupati). Oleh karena itu, hal ini menjadi rumit bagi PPKD. Pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman bagi anggota PPKD atas mekanisme sistem keuangan desa berdasarkan regulasi terbaru (termasuk pajaknya), hingga mekanisme Siskeudes V2.0 R.0.1. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, dengan subyek aparat pengelola keuangan Desa Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan pendamping desanya. Berdasarkan evaluasi kegiatan, pengabdian yang telah dilaksanakan cukup dapat memberikan pemahaman mekanisme sistem keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan perbedaannya dengan Permendagri sebelumnya (Permendagri Nomor
 113 Tahun 2014). Kegiatan pengabdian ini juga cukup dapat memberikan petunjuk penggunaan dan pengoperasian Siskeudes V2.0 R.0.1, hingga jenis dan cara input pajak atas setiap belanja desa.

Pelatihan Komputer Akutansi Desa Dengan Aplikasi Keuangan Desa (Siskuedes) Untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru

“…Besarnya dana yang diberikan pemerintah kepada desa tentunya akan berdampak pada proses pengelolaan yang harus dilakukan secara efektif, profesional, dan bertanggung jawab [3]. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengelolaan keuangan desa yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan serta laporan yang akuntabel yang baik dan memadai [4]. Selain itu, perlunya pengawasan keuangan desa yang lebih ketat sekaligus sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dana tersebut [5].…”